Antv – Upaya membangun budaya politik yang damai dan penuh harmoni harus digencarkan jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Nilai-nilai positif lokal bisa menjadi obat konflik dalam Pemilu.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar dan juga oleh Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Ditjen Polpum La Ode Ahmad, saat membuka Webinar bertema Budaya Pemilu yang Harmoni, Jumat (17/3/2023).
Webinar yang diikuti ratusan pejabat Badan Kesbangpol di seluruh Indonesia itu, menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bamang Hendroyono, La Ode Ahmad, juga dari KPU dan Bawaslu, serta Kemendikbudristek.
Dalam sambutannya, Bahtiar mengatakan bahwa, secara teori dan konsep, pemilu sebagai sebuah praktik berdemokrasi, punya kesamaan saat diterapkan di banyak negara.
Namun, fakta di lapangan, pelaksanaan pemilu ada yang tidak berkesuaian dengan budaya lokal.
Bahkan, terkadang terjadi “benturan” dengan budaya patronase yang masih kental dianut oleh sebagian kelompok masyarakat di Indonesia.
“Praktik berdemokrasi ini akan berinteraksi dengan budaya lokal. Misal pemilihan langsung, bagi masyarakat yang berbudaya patron, pasti ada risiko-risiko, ada benturan-benturan. Dari kebiasaan kepentingan-kepentingan mereka disuarakan oleh kepala adat atau kepala suku, menjadi one man one vote (dalam pemilu),” terang Bahtiar.
