Antv – Penunjukan Kepala Sekretariat Presiden (Kastpres) Heru Budi Hartono menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan patut membuat was-was. Sebab, banyak catatan dalam jejak digital ditemukan terkait sepak terjang Heru Budi Hartono sebelumnya.
Catatan tersebut mencuat diantaranya Heru Budi Hartono berkelindan dengan beberapa kasus dugaan korupsi dan beberapa kali ikut diperiksa KPK.
Ketika menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pun pernah diperiksa KPK terkait kasus suap reklamasi laut Jakarta, Kamis (7/4/2016) silam.
Tak hanya itu, nama Heru Budi Hartono juga disebut banyak tahu terkait kasus dugaan korupsi pembelian tanah Cengkareng dan Rumah Sakit Sumber Waras. Sebab, pada kasus dugaan korupsi tanah di Cengkareng saat Heru menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Gubernur Jakarta.
Melansir realitasindonesia.com, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah mengatakan ketika menjadi Pj Gubernur DKI, Heru bisa memberikan keterangan kepada KPK kasus korupsi tanah Cengkareng secara jelas. “Heru lebih baik datang ke KPK menjelaskan kasus ini,” saran Amir, kepada wartawan, Senin (10/1/2022).
Menurut Amir, tersangka korupsi Tanah Cengkareng, sama dengan kasus Munjul. Mengacu keterangan Koordinator MAKI Boyamin Saiman, pemilik PT Adonara Propertindo, Rudi Hartono Iskandar, yang diduga terlibat dalam pusaran kasus tanah di Cengkareng, Jakarta Barat, juga terlibat dalam kasus Munjul.
Foto copy sertifikat Rudi Hartono ada memo disposisi dari Ahok, yang mengatakan untuk memerintahkan anak buahnya mengkaji untuk beli tanah di Cengkareng. “Heru harus berani membuka dokumen ini,” kata Amir.
