Antv – Seperti dilansir dari Reuters, Presiden Joko Widodo mengemukakan harapan yang besar bilamana mengutus jenderal, perwira tinggi militer indonesia, untuk berdialog dengan para pemimpin junta militer Myanmar untuk menghadirkan solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar.
Kehadiran Indonesia yang didapuk jabatan keketuaan ASEAN 2023 juga sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, berinisiatif mengambil peran dan tanggung jawab untuk menyelesaikan krisis Demokrasi yang terjadi di Myanmar.
Konkritnya, para perwira militer utusan Indonesia akan berbagi pengalaman dari sudut pandang militer mengenai bagaimana Indonesia berhasil melewati proses transisi menuju negara yang demokratis.
" Hal ini merupakan masalah pendekatan. Kami memiliki pengalaman, disini di Indonesia, manakala situasinya hampir serupa " Ujar Presiden Joko Widodo dikutip dari wawancara Reutes di Istana.
" Pengalaman Indonesia berpeluang bisa diterapkan (Di Myanmar-Red), bagaimana Indonesia merintis proses demokrasinya, " tambah Jokowi.
Lima Poin Kosesus ASEAN
Berbicara soal kudeta militer Myanmar tahun 2021, Jokowi menegaskan akan tetap merujuk pada lima poin konsensus ASEAN, tetapi tidak ingin ASEAN tersandera oleh konflik Myanmar.
Apabila tidak ada kemajuan juga, Ia bertekad untuk mengambil tindakan tegas, walau tidak memerinci tindakan yang akan diambil.
Soal utusan Indonesia, Presiden Joko Widodo enggan membocorkan nama perwira yang akan diutus segera ke Myanmar tersebut, tetapi yang pasti seseorang yang terlibat penuh dalam reformasi Indonesia.
LATAR BELAKANG SERUPA
Seperti diketahui, Indonesia, yang kini negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, dahulu dipimpin oleh kepala negara dengan latar belakang militer, Suharto, selama lebih dari tiga dekade hingga akhirnya turun tahta atas desakan rakyat dan karena krisis ekonomi pada tahun 1998.
Sementara di Myanmar, Militer mengambil alih kursi pemerintahan pada tahun 1962, mengisolasi negara dan memimpin dengan tangan besi selama puluhan tahun sampai akhirnya mulai terbuka sejak tahun 2011.
Namun demikian, proses eksperimen transisi Myanmar lewat pemilu demokratis yang kemudian dimenangkan oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, berakhir tragis, ketika pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2021, junta militer kembali berkuasa dan membungkam gelombang aksi protes.
Sedangkan, akhir tahun 2022, pengadilan Myanmar menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara terhadap Aung San Suu Kyi atas lima dakwaan korupsi, sehingga vonis terbaru itu menambahkan masa hukuman Suu Kyi di penjara menjadi total 33 tahun.
Walau dunia barat mengecam serta menjatuhkan sanksi, bahkan ASEAN turut mengeluarkan lima poin konsensus, tetapi junta militer Myanmar tetap bergeming.
Respon Myanmar terkesan hanyalah janji kosong saja terlebih pada kontribusi usaha ASEAN yang dinilai jauh dari harapan.
Visi ASEAN 2023 : Episentrum Pertumbuhan
Selain mengatasi permasalahan di Myanmar, Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023 juga menghadapi tantangan persoalan Laut Cina Selatan.
" Situasinya tidaklah mudah. ASEAN harus terus menjadi wilayah yang damai, dan juga ASEAN harus terus menjadi pusat dari kemajuan. " pungkas Jokowi.
