Ilmu pemerintahan berkarakter Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa. Nilai luhur seperti tradisi rembuk desa, sikap sopan santun dapat menjadi basis merancang birokrasi masa depan.
Dosen Kebijakan Publik dan Pembangunan Politik Fakultas Politik Pemerintahan IPDN Tjahjo Suprajogo mendorong pembangunan ilmu pemerintahan dari hulu ke hilir yang berkarakter Indonesia dengan mengeksplorasi kekayaan intelektual sendiri.“Kita tidak bisa melupakan sejarah untuk menjadi pijakan kebijakan hari ini,” ungkap Suprajogo saat mengisi webinar bertema Pentingnya Sejarah untuk Memahami Pemerintahan dan Pengembangan Ilmu Pemerintahan, Sabtu (26/6/2021).Dalam webinar itu, Suprajogo memberikan paparan makalah berjudul Arti penting Sejarah Pemerintahan dalam Memahami Fenomena Pemerintahan dan Pengembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia.Acara ini diselenggarakan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Turut hadir secara virtual Ketua Umum MIPI Bahtiar Baharuddin.“Kalau kita mempelajari, praktek pemerintahan tidak bisa kita pungkri bahkan realitas. Bicara sejarah sudah ada catatan tertulis,” ujar Suprajogo.Ia mengaku soal ilmu administrasi negara sudah ada sejak peradaban manusia itu sendiri.“Kalau kita praktek pemerintahan ilmu adminitrasi negara, ilmu politik, ilmu praktek politik tersebut sudah setua peradaban manusia itu sendiri,” jelas Suprajogo.Ia mendorong dengan belajar sejarah Indonesia bisa menjadi pijakan untuk membangun ilmu pemerintahan dari hulu ke hilir berkarakter Indonesia.“Sudah waktunya untuk membangun ilmu pemerintahan dari hulu ke hilir yang berkarakter Indonesia dengan mengeksplorasi kekayaan intelektualitas kita sendiri,” jelas Suprajogo.Ia juga menukil pernyataan pakar Ilmu Pemerintahan Agus Dwiyanto.“Dalam merancang model birokrasi pemerintah tersebut, hendanknya kita berani memanfaatkan nilai-nilai luhur, yang selama ini menjadi modal sosial dan spiritual serta terbukti fungsional dalam mengeloal kehidupan sosial dan pemerintahan masa lalu,” jelas Suprajogo dalam makalahnya.“Tradisi rembuk desa, akuntabilitas tanggung renteng, sikap sopan santun dan membantu sesame, dan kolektivitas yang pernah hidup dan fungsional dalam kehidupan sosial-ekonomi perlu dijadikan basis dalam merancang birokrasi pemerintahan Indonesia masa depan,” terangnya lagi.
Baca Juga :
