Pemerintah Bangladesh mulai hari ini memindahkan pengungsi Rohingya ke sebuah pulau rawan bencana. Langkah Bangladesh ini dikhawatirkan PBB dan kelompok-kelompok HAM.
Hampir satu juta pengungsi Rohingya, yang sebagian besar melarikan drii dari serangan militer di Myanmar pada 2017, kini tinggal di kamp-kamp kumuh di tenggara Bangladesh.Lantaran banyak pengungsi yang menolak pulang karena tidak ada jaminan keamanan, Pemerintah Bangladesh mulai tak sabar untuk membersihkan kamp-kamp itu.Karena itu mulai hari ini, Kamis (3/12/2020), sekira 10 bus meninggalkan kamp di wilayah Cox's Bazar, menuju kota pelabuhan Chittagong."Sepuluh bus yang membawa sekitar 400 telah berangkat ke pulau itu," kata kepala polisi setempat Ahmed Sunjur Morshed kepada AFP.Menurut sejumlah pejabat, dari Chittagong para pengungsi akan dibawa dengan kapal militer ke Pulau Bhashan Char pada keesokan harinya.Sebelumnya para pejabat itu mengatakan, untuk tahap pertama mereka berencana untuk memindahkan sekitar 2.500 orang ke pulau dataran rendah itu.Menurut seorang wartawan AFP, puluhan bus lainnya sudah parkir di kamp--kamp wilayah Cox's Bazar. Namun, tidak jelas apakah akan ada lebih banyak pengungsi yang naik bus-bus itu.Kelompok-kelompok HAM menuduh bahwa beberapa pengungsi telah dipaksa untuk dipindahkan.
Pulau Rawan Bencana
Pulau Bhashan Char, yang memiliki luas 52 kilometer persegi, adalah salah satu dari beberapa pulau yang muncul di kawasan tersebut dalam beberapa dekade terakhirAngkatan Laut Bangladesh telah membangun sejumlah tempat penampungan di sana untuk setidaknya 100 ribu pengungsi Rohingya. Tanggul setinggi tiga meter juga dibangun untuk mencegah banjir.Namun, penduduk setempat mengatakan air pasang membanjiri pulau itu beberapa tahun yang lalu. Mereka juga mengatakan, topan yang sering terjadi di wilayah tersebut dapat memicu gelombang pasang setinggi empat hingga lima meter.Melihat kejadian ini, Kantor perwakilan PBB di Bangladesh menegaskan, pihaknya tidak terlibat dalam proses relokasi itu dan hanya diberi informasi yang terbatas.Bahkan dalam pernyataannya, PBB tidak diizinkan untuk mengevaluasi keamanan, kelayakan, dan keberlanjutan pulau itu sebagai tempat tinggal.Pernyataan tersebut juga mengungkapkan, para pengungsi seharusnya dapat membuat keputusan yang bebas dan terinformasi tentang relokasi itu.Begitu sampai di sana, para pengungsi juga harus memiliki akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, dan dapat meninggalkan pulau itu jika mereka mau. VOA IndonesiaBaca Juga :
