Muncul di media sosial, sebuah tangkapan layar link video dan terdapat klaim yang menyebut Jokowi takut datang ke PBB lantaran ada pasukan sniper yang sudah menunggu.
Beredar di media jejaring sosiak
Facebook tangkapan layar link youtube viva.co.id yang berjudul “Isi Pidato Presiden Jokowi di Sidang Umum PBB” yang tayang pada 23 September 2020.
Tangkapan layar ini dibagikan oleh pemilik akun Facebook Hendra Madani pada 24 September 2020. Status yang dibuat pemilik akun, mengklaim Jokowi tidak datang ke sidang PBB karena pasukan sniper sudah menunggu, sehingga pidato dilakukan di Istana.
Hal tersebut tersirat dalam narasi statusnya berikut ini,
“Jokowi Takut datang kesidang PBB karena pasukan sniper sdh menunggu. Terpaksa pesawat cebong dkk balik kanan. Pidato dilakukan diistana pun belepotan malah menasehati negara lain. Petikan pidatonya “ Ijinkan saya untuk memberi nasehat yang mulia. “PBB Harus Berbenah diri”..!! Aduh Hancur Nur !! Sudah banyak rakyat Indonesia banyak bunuh diri gara2 Jokowi urus negara sendiri aja ngutang konon mau membenahi negara lain. Mati kita min !! #sinetronpinokio”
[caption id="attachment_379737" align="alignnone" width="432"]![]()
Status dan unggahan Facebook. (Foto: Screenshot Facebook/ Hendra Madani)[/caption]
Status dan unggahan yang dibagikan akun Facebook Hendra Madani, telah direspon sebanyak 25 reaksi, 5 komentar dan telah dibagikan 20 kali oleh pengguna Facebook.
Lantas benarkah, klaim dari sumber yang menyebut, Jokowi takut datang ke sidang PBB karena pasukan sniper sudah menunggu?
Berikut krosceknya.
Seperti dilansir turnbackhoax.id, Minggu (27/9/2020), berdasarkan penelusuran klaim tersebut tidak benar. Faktanya Sidang Majelis Umum PBB tahun ini untuk pertama kalinya digelar secara langsung dan virtual akibat pandemi virus corona.
Sidang Umum PBB tahun ini diadakan secara virtual untuk pertama kalinya dalam sejarah karena pandemi virus Corona. Presiden Majelis Umum PBB Tijjani Muhammad-Bande yang berasal dari Nigeria mengatakan pertemuan virtual itu dijadwalkan pada 22-29 September 2020 dan dilakukan dengan pidato yang direkam sebelumnya oleh para pemimpin dunia.
Hal tersebut dipaparkan dalam artikel news.detik.com, (11/6/2020) berjudul, “Pertama dalam Sejarah, Sidang Umum PBB Akan Digelar Virtual karena Corona”
[caption id="attachment_379739" align="alignnone" width="411"]![]()
Artikel sidang PBB digelar virtual. (Foto: Screenshot news.detik.com)[/caption]
Berikut kutipannya,
"Saya menduga bahwa pembatasan perjalanan internasional dan pertemuan besar secara langsung sebagai akibat dari pandemic penyakit virus Corona (COVID-19), mungkin, dalam berbagai tingkat, masih berlaku pada September 2020," tulis Muhammad-Bande seperti dilansir AFP, Kamis (11/6/2020)"
"Negara-negara anggota harus mengirimkan kepada PBB pidato berdurasi 15 menit yang dibawakan oleh presiden, perdana menteri, menteri pemerintahan, atau duta besar PBB setidaknya lima hari sebelum pertemuan. Seorang diplomat dapat menghadiri pertemuan tatap muka di mana pidato akan disiarkan atau dibacakan dari podium Assembly Hall PBB."
Kemudian terkait klaim di status yang disebut oleh sumber bahwa dalam cuplikan pidato, Jokowi menasehati negara lain dan menganjurkan PBB harus berbenah diri, ditemukan fakta bahwa Jokowi memberikan tiga pemikiran pada pelaksanaan Sidang Majelis Umum ke-75 PBB.
Pada pidato yang diberikan secara virtual itu pada 22 September 2020 waktu New York atau Rabu 23 September 2020 waktu Indonesia, presiden memaparkan pemikiran Indonesia untuk perubahan di tubuh PBB.
Penegasan ini terangkum dalam artikel medcom.id, (23/9/2020), berjudul, “Usulkan PBB Berbenah, Jokowi Sampaikan Tiga Pemikiran”
[caption id="attachment_379740" align="alignnone" width="493"]![]()
Artikel usulan Jokowi ke PBB. (Foto: Screenshot medcom.id)[/caption]
Berikut kutipan artikelnya,
“Melihat situasi dunia saat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran. Yang pertama, PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi dan efisiensi,” ujar Presiden Jokowi.
Indonesia melihat bahwa PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralism delivers, termasuk pada saat terjadinya krisis. Utamanya, PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global.
Jokowi menambahkan, semua pihak harus memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB, agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif, sejalan dengan tantangan zaman.
'PBB bukanlah sekedar sebuah gedung di kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus,' tegas Presiden.
'Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB dan multilateralisme. Multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan,' imbuh Jokowi.
Pemikiran kedua agar PBB bisa lebih efektif adalah penguatan collective global leadership. Indonesia paham bahwa dalam hubungan antar negara, dalam hubungan internasional, setiap negara selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya.
Namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan agar semua pihak tanggung jawab untuk kontribusi menjadi bagian dari solusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia.
'Di sinilah dituntut peran PBB untuk memperkokoh collective global leadership. Dunia membutuhkan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik,' sebut Jokowi.
Penanganan pandemi covid-19 turut menjadi perhatian bagi perubahan PBB. Kerja sama dalam penanganan covid-19 harus diperkuat, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya.
Vaksin menurut mantan Wali Kota Solo itu akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi. Negara anggota PBB harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau.
Tata kelola ketahanan kesehatan dunia juga turut menjadi perhatian dan harus lebih diperkuat. Ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia.
'Dari sisi ekonomi, reaktivasi kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan, dengan melakukan koreksi terhadap kelemahan- kelemahan global supply chains yang ada saat ini. Aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia,' ucapnya.
'Dunia yang sehat, dunia yang produktif, harus menjadi prioritas kita. Semua itu dapat tercapai jika kita semua bekerja sama....bekerja sama...dan bekerja sama,' tutur Presiden.
'Mari kita memperkuat komitmen, dan konsisten menjalankan komitmen untuk selalu bekerjasama,' tutup Presiden Jokowi."
Link YouTube dari viva.co.id yang disertakan dalam unggahan, memang asli dan hanya sebagai padanan informasi saja. Karena klaim yang disampaikan dalam status adalah konteks informasi yang salah, dibuat sesuai kehendak sumber.
[caption id="attachment_379743" align="alignnone" width="400"]![]()
Konteks yang salah (Kolase: Screenshot Facebook, YouTube)[/caption]
Dari kroscek dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan klaim Jokowi takut datang ke sidang PBB karena pasukan sniper sudah menunggu adalah salah.
Informasi termasuk kategori false context atau konteks yang salah. False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Status dan unggahan Facebook. (Foto: Screenshot Facebook/ Hendra Madani)[/caption]
Status dan unggahan yang dibagikan akun Facebook Hendra Madani, telah direspon sebanyak 25 reaksi, 5 komentar dan telah dibagikan 20 kali oleh pengguna Facebook.
Lantas benarkah, klaim dari sumber yang menyebut, Jokowi takut datang ke sidang PBB karena pasukan sniper sudah menunggu?
Berikut krosceknya.
Seperti dilansir turnbackhoax.id, Minggu (27/9/2020), berdasarkan penelusuran klaim tersebut tidak benar. Faktanya Sidang Majelis Umum PBB tahun ini untuk pertama kalinya digelar secara langsung dan virtual akibat pandemi virus corona.
Sidang Umum PBB tahun ini diadakan secara virtual untuk pertama kalinya dalam sejarah karena pandemi virus Corona. Presiden Majelis Umum PBB Tijjani Muhammad-Bande yang berasal dari Nigeria mengatakan pertemuan virtual itu dijadwalkan pada 22-29 September 2020 dan dilakukan dengan pidato yang direkam sebelumnya oleh para pemimpin dunia.
Hal tersebut dipaparkan dalam artikel news.detik.com, (11/6/2020) berjudul, “Pertama dalam Sejarah, Sidang Umum PBB Akan Digelar Virtual karena Corona”
[caption id="attachment_379739" align="alignnone" width="411"]
Artikel sidang PBB digelar virtual. (Foto: Screenshot news.detik.com)[/caption]
Berikut kutipannya,
"Saya menduga bahwa pembatasan perjalanan internasional dan pertemuan besar secara langsung sebagai akibat dari pandemic penyakit virus Corona (COVID-19), mungkin, dalam berbagai tingkat, masih berlaku pada September 2020," tulis Muhammad-Bande seperti dilansir AFP, Kamis (11/6/2020)"
"Negara-negara anggota harus mengirimkan kepada PBB pidato berdurasi 15 menit yang dibawakan oleh presiden, perdana menteri, menteri pemerintahan, atau duta besar PBB setidaknya lima hari sebelum pertemuan. Seorang diplomat dapat menghadiri pertemuan tatap muka di mana pidato akan disiarkan atau dibacakan dari podium Assembly Hall PBB."
Kemudian terkait klaim di status yang disebut oleh sumber bahwa dalam cuplikan pidato, Jokowi menasehati negara lain dan menganjurkan PBB harus berbenah diri, ditemukan fakta bahwa Jokowi memberikan tiga pemikiran pada pelaksanaan Sidang Majelis Umum ke-75 PBB.
Pada pidato yang diberikan secara virtual itu pada 22 September 2020 waktu New York atau Rabu 23 September 2020 waktu Indonesia, presiden memaparkan pemikiran Indonesia untuk perubahan di tubuh PBB.
Penegasan ini terangkum dalam artikel medcom.id, (23/9/2020), berjudul, “Usulkan PBB Berbenah, Jokowi Sampaikan Tiga Pemikiran”
[caption id="attachment_379740" align="alignnone" width="493"]
Artikel usulan Jokowi ke PBB. (Foto: Screenshot medcom.id)[/caption]
Berikut kutipan artikelnya,
“Melihat situasi dunia saat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran. Yang pertama, PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi dan efisiensi,” ujar Presiden Jokowi.
Indonesia melihat bahwa PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralism delivers, termasuk pada saat terjadinya krisis. Utamanya, PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global.
Jokowi menambahkan, semua pihak harus memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB, agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif, sejalan dengan tantangan zaman.
'PBB bukanlah sekedar sebuah gedung di kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus,' tegas Presiden.
'Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB dan multilateralisme. Multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan,' imbuh Jokowi.
Pemikiran kedua agar PBB bisa lebih efektif adalah penguatan collective global leadership. Indonesia paham bahwa dalam hubungan antar negara, dalam hubungan internasional, setiap negara selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya.
Namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan agar semua pihak tanggung jawab untuk kontribusi menjadi bagian dari solusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia.
'Di sinilah dituntut peran PBB untuk memperkokoh collective global leadership. Dunia membutuhkan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik,' sebut Jokowi.
Penanganan pandemi covid-19 turut menjadi perhatian bagi perubahan PBB. Kerja sama dalam penanganan covid-19 harus diperkuat, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya.
Vaksin menurut mantan Wali Kota Solo itu akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi. Negara anggota PBB harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau.
Tata kelola ketahanan kesehatan dunia juga turut menjadi perhatian dan harus lebih diperkuat. Ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia.
'Dari sisi ekonomi, reaktivasi kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan, dengan melakukan koreksi terhadap kelemahan- kelemahan global supply chains yang ada saat ini. Aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia,' ucapnya.
'Dunia yang sehat, dunia yang produktif, harus menjadi prioritas kita. Semua itu dapat tercapai jika kita semua bekerja sama....bekerja sama...dan bekerja sama,' tutur Presiden.
'Mari kita memperkuat komitmen, dan konsisten menjalankan komitmen untuk selalu bekerjasama,' tutup Presiden Jokowi."
Link YouTube dari viva.co.id yang disertakan dalam unggahan, memang asli dan hanya sebagai padanan informasi saja. Karena klaim yang disampaikan dalam status adalah konteks informasi yang salah, dibuat sesuai kehendak sumber.
[caption id="attachment_379743" align="alignnone" width="400"]
Konteks yang salah (Kolase: Screenshot Facebook, YouTube)[/caption]
Dari kroscek dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan klaim Jokowi takut datang ke sidang PBB karena pasukan sniper sudah menunggu adalah salah.
Informasi termasuk kategori false context atau konteks yang salah. False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Baca Juga :
