Tuntut Tarif BPHTB Turun, Ratusan Warga Demo di Kantor BPKAD Pati

Ratusan warga mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati, Jawa Tengah untuk menuntut Tarif BPHTB turun. Dengan membawa berbagai poster dan selebaran berisi tuntutan, sekitar 300 warga berunjuk rasa di depan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati, Jawa Tengah, Jumat (13/9/2019) pagi.Dalam orasinya, massa menuntut BPKAD menurunkan kebijakan tarif pungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 2,5% menjadi satu persen. Kenaikan 2,5% dianggap memberatkan warga.Koordinator Aksi Riyanta mengatakan pengenaan BPHTB seharusnya didasarkan pada nilai transaksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87, akan tetapi yang terjadi, pihak BPKAD Pati menggunakan kewenangan subjektif untuk menentukan harga yang tidak sesuai dengan transaksi.Menanggapi tuntutan massa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pati Turi Atmoko menjelaskan bahwa pungutan BPHTB sebesar 2,5% di Pati sudah paling rendah di antara kabupaten yang ada di Jawa Tengah.“Terkait perubahan Perda dari tarif 2,5 persen menjadi satu persen perlu adanya pengkajian dan pembahasan di DPRD, evaluasi Gubernur dan lain-lain karena berhubungan dengan pendapatan daerah,” jelas Turi Atmoko.Massa pengunjuk rasa membubarkan diri karena merasa tak puas dengan jawaban Kepala BPKAD Pati Turi Atmoko. Mereka mengancam akan menggelar aksi kembali dengan jumlah massa yang lebih besar lagi jika tuntutan penurunan tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tak dipenuhi oleh BPKAD. Abdul Rohim | Pati, Jawa Tengah