Pernyataan Oesman Sapta Odang (OSO) yang menuding Wiranto sebagai penyebab perolehan suara Partai Hanura anjlok pada Pemilu Legislatif Tahun 2019,, menuai kontroversi dan protes dari internal partai. Oesman Sapta Odang diminta mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura.
newsplus.antvklik.com
- Pernyataan tersebut disampaikan para pengurus DPP Partai Hanura Bambu Apus, hasil Munaslub II tahun 2018, yang disampaikan dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Minggu (19/5) di Kantor DPP Partai Hanura, Cilangkap Jakarta Timur.Mereka menilai, Partai Hanura di bawah kepimpinan OSO bukan semakin solid, tetapi terjadi perpecahan akibat model kepemimpinan OSO yang mengabaikan mekanisme dan aturan partai dalam mengambil keputusan.Hadir dalam konferensi pers para pengurus DPP Hanura hasil Munaslub II, antara lain Ketua Umum Marsdya TNI (Purn) Daryatmo, Sekjen Adi Warman, Ketua Harian Wishnu Dewanto, Ketua DK. Dr. Chairuddin Ismail dan juga para pengurus DPP, DPD, dan Kader Partai Hanura.Pernyataan OSO yang mengatakan bahwa tidak lolosnya Partai Hanura memenuhi ambang batas (Parliamentary Threshold). yang menjadi faktor penyebabnya adalah Wiranto, disampalkan pada acara buka puasa bersama lembaga DPD RI yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.Pernyataan ini sungguh disesalkan oleh para kader partai, yang menurut mereka tanggung jawab rendahnya perolehan suara partai ada di tangan OSO sebagai Ketua Umum, bukan di tangan Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina.Mereka juga beranggapan hal ini menodai bulan puasa Ramadhan yang semestinya digunakan untuk meningkatkan silaturahim, juga pemyataan itu disampaikan di hadapan Presiden, yang seharusnya sangat ketat dengan tata krama." Oleh karena itu kami meminta pak OSO untuk mundur sebagai Ketua Umum dan memohon kepada Bapak Wiranto untuk kembali memimpin Partai Hanura sebagai Ketua Umum, " ujar Dr Chaeruddin Ismail, SH. MH. Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura.Untuk diketahui duduknya OSO menjadi Ketum Partai Hanura setalah Wiranto diangkat oleh Presiden menjadi Menkopolhukam.Agar tidak terjadi konflik kepentingan, Wiranto lebih memilih fokus membantu Presiden menjadi Menkopolhukam dan menyerahkan puncuk pimpinan Partal Hanura kepada OSO melalui Munaslub, dan peralihan Ketum Hanura juga ditandai dengan penandatangan Pakta lntegritas.Seiring berjalannya waktu, Partai Hanura di bawah kepimpinan OSO bukan semakin solid, tetapi terjadi perpecahan. Akibatnya. mayoritas kader militan Partai Hanura melakukan perlawanan dengan menyelenggarakan Munaslub ll yang memberhentikan OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura.Kemudian terbit SK Menkumham tentang kepengerusan yang baru dibawah Ketua Umum 0S0, dan dengan terbitnya SK kepengerusan baru tersebut, Hanura hasil Munaslub II mengajukan gugatan ke PTUN. dengan Hasil putusan menunda SK Kemenkumham yang baru tersebut.Tetapi putusan PTUN tersebut, dianulir oleh Menteri Hukum dan HAM melalui sebuah surat, yang isinya kepengurusan Partai Hanura adalah sesuai SK Menkumham yang baru.Di bawah kepemimpinan OSO, mesin partai tidak menunjukkan kerja politik yang mampu mempengaruhi masyarakat calon pemilih, dan hasil pileg 2019 menunjukkan perolehan suara Hanura hanya di kisaran 1,8 %, dan terancam tidak lolos Parliamentary treshold.Selian itu, hasil tersebut juga sangat jauh terperosok di bandingkan dengan perolehan saat Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 5,26%." Pak Wiranto mempunyai marwah yanh bisa menyatukan kami para kader partai, hal itu yang tidak dimiliki oleh OSO, karena itu kami meminta agar pak Wiranto kembali memimpin Partai Hanura, " tutup Chaeruddin Ismail.
Baca Juga :
