Jika tenaga kerjanya lebih banyak, tentu akan lebih cepat selesai pembangunan jalannya,"
jelasnya kepada newsplus.antvklik.com, Kamis (21/2/2019) di Jakarta.[caption id="attachment_197543" align="alignnone" width="900"]
![R. Endra Saleh Atmawidjaya]()
R. Endra Saleh Atmawidjaya Kepala Biro Komunikasi Publik Kementrian PUPR[/caption]Endra menambahkan, berdasarkan catatan Kementerian PUPR, untuk membangun jalan sepanjang 1 km dengan aspal tipis atau cor hanya membutuhkan biaya 800 juta rupiah dan dalam waktu 2 bulan. Menurut alumni ITB angkatan 89 ini, berdasarkan undang-undang, jalan desa masuk kategori jalan umum. Jalan tersebut bisa digunakan semua orang untuk akses menuju jalan kecamatan, kabupaten dan provinsi maupun jalan nasional.Nah, secara waktu ternyata jelas sangat cukup untuk membangun jalan desa sepanjang 187 ribu km. Secara biaya perlu data akurat berapa porsi dana desa yang digunakan untuk membangun jalan. Sebab faktanya, seperti disampaikan Jokowi, dana desa juga digunakan untuk membangun irigasi, jembatan, posyandu, dan lain-lain. Bagaimana soal besarnya biaya?Dalam laporan yang diunggah Menteri Eko Sandjojo tidak dirinci penggunaan dana desa untuk pembanguan jalan. Klaim Jokowi menjadi sahih jika 80 % dana desa digunakan untuk membangun jalan desa. Dengan porsi tersebut akan terkumpul alokasi dana sebesar 80 % dikali 187 triliun atau sekitar 150 triliun rupiah rupiah. Jika rata-rata membutuhkan biaya sebesar 800 juta rupiah setiap km termasuk upah tenaga kerja, maka bisa terbangun jalan sepanjang 187.5 ribu km. Angka tersebut berasal 150 triliun dibagi 800 juta dikali 1 km. Namun biaya pembangunan jalan juga akan semakin murah jika biaya tenaga kerjanya juga ditiadakan, misalnya dengan cara gotong royong. Sebaliknya biaya juga akan menjadi lebih mahal jika tenaga upah tenaga kerjanya lebih mahal.[caption id="attachment_197498" align="alignnone" width="900"] ![Polemik 191 ribu KM Jalan]()
Menteri Eko P Sandjojo memposting capaian kemendes/PPDT, diantaranya pembangunan jalan desa[/caption]Angka-angka tersebut sangat logis di atas kertas. Akan semakin akurat jika juga ada data laporan tertulis dengan bukti visual dari seluruh pembangunan jalan desa sejak tahun 2015 lalu termasuk berapa dana yang digunakan. Sebaliknya kritik lawan politik seperti disampaikan jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar dengan membandingkan panjang jalan dengan panjang diameter bumi sangat tidak logis.Nah, Netizen bisa gugel sendiri, bandingkan diameter suatu wiayah dengan panjang jalan yang ada di wilayah tersebut. | Chairul Achir | Jakarta |
R. Endra Saleh Atmawidjaya Kepala Biro Komunikasi Publik Kementrian PUPR[/caption]Endra menambahkan, berdasarkan catatan Kementerian PUPR, untuk membangun jalan sepanjang 1 km dengan aspal tipis atau cor hanya membutuhkan biaya 800 juta rupiah dan dalam waktu 2 bulan. Menurut alumni ITB angkatan 89 ini, berdasarkan undang-undang, jalan desa masuk kategori jalan umum. Jalan tersebut bisa digunakan semua orang untuk akses menuju jalan kecamatan, kabupaten dan provinsi maupun jalan nasional.Nah, secara waktu ternyata jelas sangat cukup untuk membangun jalan desa sepanjang 187 ribu km. Secara biaya perlu data akurat berapa porsi dana desa yang digunakan untuk membangun jalan. Sebab faktanya, seperti disampaikan Jokowi, dana desa juga digunakan untuk membangun irigasi, jembatan, posyandu, dan lain-lain. Bagaimana soal besarnya biaya?Dalam laporan yang diunggah Menteri Eko Sandjojo tidak dirinci penggunaan dana desa untuk pembanguan jalan. Klaim Jokowi menjadi sahih jika 80 % dana desa digunakan untuk membangun jalan desa. Dengan porsi tersebut akan terkumpul alokasi dana sebesar 80 % dikali 187 triliun atau sekitar 150 triliun rupiah rupiah. Jika rata-rata membutuhkan biaya sebesar 800 juta rupiah setiap km termasuk upah tenaga kerja, maka bisa terbangun jalan sepanjang 187.5 ribu km. Angka tersebut berasal 150 triliun dibagi 800 juta dikali 1 km. Namun biaya pembangunan jalan juga akan semakin murah jika biaya tenaga kerjanya juga ditiadakan, misalnya dengan cara gotong royong. Sebaliknya biaya juga akan menjadi lebih mahal jika tenaga upah tenaga kerjanya lebih mahal.[caption id="attachment_197498" align="alignnone" width="900"] 
Menteri Eko P Sandjojo memposting capaian kemendes/PPDT, diantaranya pembangunan jalan desa[/caption]Angka-angka tersebut sangat logis di atas kertas. Akan semakin akurat jika juga ada data laporan tertulis dengan bukti visual dari seluruh pembangunan jalan desa sejak tahun 2015 lalu termasuk berapa dana yang digunakan. Sebaliknya kritik lawan politik seperti disampaikan jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar dengan membandingkan panjang jalan dengan panjang diameter bumi sangat tidak logis.Nah, Netizen bisa gugel sendiri, bandingkan diameter suatu wiayah dengan panjang jalan yang ada di wilayah tersebut. | Chairul Achir | Jakarta |
Baca Juga :
