www.antvklik.com
- Persaudaraan Alumni 212 hari ini, Jum'at (6/7/2018) kembali berkumpul di Masjid Istiqlal, Jakarta untuk menggelar aksi 67 Tegakkan Keadilan. Usai shalat Jum'at di Istiqlal, para peserta yang berjumlah sekitar 5.000 orang ini bertolak ke Bareskrim Mabes Polri dan Kantor Kemendagri untuk menyampaikan sejumlah tuntutannya.Koordinator aksi 67 Fikri Bareno menyebut, di Bareskrim mereka akan menuntut agar Polri mengusut kasus Victor Laiskodat, menangkap Ade Armando dan eks gubernur Kalimantan Barat Cornelis karena telah menyebarkan ujian kebencian. Selain itu massa juga menuntut agar polisi membebaskan Alfian Tanjung dan menolak Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) Sukmawati Soekarnoputri.[caption id="attachment_112758" align="aligncenter" width="900"]
![Sekitar 5.000 Alumni 212 Gelar Aksi 67, Ini Tuntutannya]()
Sekitar 5.000 Alumni 212 Gelar Aksi 67, Ini Tuntutannya[/caption]Sementara di Kemendagri, massa alumni 212 dari aksi 67 akan menuntut agar pemerintah segera menuntaskan kasus korupsi proyek KTP elektronik dan beredarnya KTP ganda fiktif pada Pilkada lalu. Fikri menyebut, temuan KTP ganda berpotensi terjadinya kecurangan pada Pilkada."Mungkin kecurangan-kecurangan akan dilakukan pada Pilkada maupun Pilpres. Oleh sebab itu perlu diusut sekarang secara tuntas," ucap Fikri.Dengan adanya aksi 67 Tegakkan Keadilan ini, Fikri berharap hukum di Indonesia tidak seperti pisau yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Oleh karena itu, bila tuntutannya tidak dipenuhi mereka pun berencana akan kembali melakukan aksi yang lebih besar.Untuk mengamankan jalannya aksi, sekitar 6.500 personel gabungan TNI dan Polri pun dikerahkan. Untuk mengurai kemacetan saat berlangsungnya aksi, polisi juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang berlaku situasional. Laporan Alfia Sudarsono, Diana Kharisma Putri dan Johanes Bosko Endarto dari Jakarta.
Sekitar 5.000 Alumni 212 Gelar Aksi 67, Ini Tuntutannya[/caption]Sementara di Kemendagri, massa alumni 212 dari aksi 67 akan menuntut agar pemerintah segera menuntaskan kasus korupsi proyek KTP elektronik dan beredarnya KTP ganda fiktif pada Pilkada lalu. Fikri menyebut, temuan KTP ganda berpotensi terjadinya kecurangan pada Pilkada."Mungkin kecurangan-kecurangan akan dilakukan pada Pilkada maupun Pilpres. Oleh sebab itu perlu diusut sekarang secara tuntas," ucap Fikri.Dengan adanya aksi 67 Tegakkan Keadilan ini, Fikri berharap hukum di Indonesia tidak seperti pisau yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Oleh karena itu, bila tuntutannya tidak dipenuhi mereka pun berencana akan kembali melakukan aksi yang lebih besar.Untuk mengamankan jalannya aksi, sekitar 6.500 personel gabungan TNI dan Polri pun dikerahkan. Untuk mengurai kemacetan saat berlangsungnya aksi, polisi juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang berlaku situasional. Laporan Alfia Sudarsono, Diana Kharisma Putri dan Johanes Bosko Endarto dari Jakarta.
Baca Juga :
