www.antvklik.com
-Komisi Informasi Publik Republik Indonesia, menyerahkan penghargaan pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2017, yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/12/2017) siang.Komisi Informasi Publik (KIP), telah melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi berdasarkan 3 variabel penilaian, yaitu Self Assessment Questioner (SAQ), Visitasi Lanjutan Acak (VLA) dan visitasi. Dalam sambutannya, Ketua KIP Tulus Subarjono mengatakan, “tingkat partisipasi badan publik pada tahun ini mengalami penurunan. Menurut tulus dapat dilihat dari jumlah pengembalian SAQ sebanyak 156 dari 397 badan publik yang ada. Namun secara kualitatif seluruh kategori badan publik mengalami kenaikan rata rata sebesar 12 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu.Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya, karena telah memberikan keterbukaan informasi kepada publik. JK menambahkan pemeringkatan bagi badan publik yang masuk dalam 10 besar, dikarenakan adanya keterbukaan memberikan informasi yang akurat, tepat dan berguna bagi masyarakat.Dalam kesempatan ini, JK juga menyerahkan piagam penghargaan kepada peringkat 1 hingga 3 untuk semua kategori. Sedangkan piagam penghargaan peringkat 4 hingga 10 langsung diserahkan oleh Ketua KIP Tulus Subarjono. Adapun kementerian yang mendapatkan peringkat 3 besar adalah, Kementerian Keuangan sebagai peringkat pertama, Kementerian Perindustrian peringkat kedua dan Kementerian Perhubungan diperingkat ketiga. KIP juga memberikan apresiasinya kepada partai politik, atas implementasi keterbukaan informasi publik, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, PKS dan Partai Nasdem.Seperti diketahui, atas amanah peraturan perundangan setiap tahun KIP mengevaluasi badan publik. Nantinya hasil evaluasi tersebut akan diberikan kepada badan publik dan akan diumumkan kepada publik.Berikut Daftar Peringkat Keterbukaan Informasi Badan Publik 2017 per kategori :
- Kategori badan publik perguruan tinggi negeri
- Kategori badan usaha milik negara
- Kategori badan publik lembaga non struktural
Baca Juga :
