www.antvklik.com- Badan-badan pemerintah telah bersiap untuk merumahkan karyawannya dan menghentikan sebagian operasinya. Seluruh operasi pemerintah berhenti kecuali petugas penegak hukum/keamanan, petugas pemeriksaan di bandara/pelabuhan, patroli, kedutaan besar, rumah sakit federal, kantor pos dan sistem pengadilan federal. Lebih dari 700 ribu pegawai federal akan terkena dampak langsung "dirumahkan" atau dikenal dengan istilah
furlough
."Government shutdown" atau penutupan sebagian operasi pemerintah ini bertepatan dengan peringatan satu tahun masa jabatan Presiden Trump. Penutupan sebagian operasi pemerintah terakhir terjadi pada jaman Presiden Obama, yaitu pada 1-17 Oktober 2013 dan mengakibatkan kerugian ekonomi senilai 24 miliar dolar." Namun kami tetap berupaya siaran dengan penggunaan sumberdaya manusia yang seminimal mungkin,"kata Broadcaster senior VoA, Eva Mazrieva kepada Antv.VoA melaporkan negosiasi untuk memulihkan "Government shutdown" atau penutupan operasi pemerintah akan terus berlanjut pada hari Sabtu (20/1) dan melibatkan pemimpin Partai Republik dan Demokrat dan juga Gedung Putih.Operasi pemerintah AS ditutup sebagian Jumat tengah malam waktu AS setelah Senat gagal mencapai kesepakatan anggaran belanja federal.Sebagian senator dari Partai Repubik menolak menyetujui RUU belanja darurat mengikuti langkah semua senator dari Partai Demokrat yang menolak RUU tersebut. Senat gagal mencapai kesepakatan dengan perolehan suara 50 dibanding 49. RUU anggaran baru bisa diloloskan jika mendapat minimal 60 suara dari 100 anggota Senat.Hasil ini memicu diskusi sengit di senat dan mereka berusaha mencapai kesepakatan bipartisan agar Government shutdown dihentikan dan pemerintah bisa kembali beroperasi.Gedung Putih mengeluarkan pernyataan setelah kesepakatan gagal dicapai, dan menyalahkan Partai Demokrat, menyebut penutupan operasi pemerintah ini sebagai "Schumer Shutdown," dan menuduh legislator lebih mementingkan imigran gelap daripada warga AS yang taat hukum. Dalam pernyataannya Gedung Putih menyebutkan, "Kalau Demokrat menggaji militer, kami akan membuka jalur negosiasi terkait reformasi imigrasi."Anggota DPR Partai Republik juga memberikan pernyataan yang serupa dengan Gedung Putih.Kubu Demokrat Steny Hoyer menjawab kritik Partai Republik: "Mereka tahu kalau mereka butuh bantuan kami, tapi Partai Republik tetap bersikeras dengan proses partisan. Dan setelah gagal memenuhi tugas mereka sebagai partai pemerintah, dan menyalahkan Demokrat yang menolak diperas untuk memberikan perpanjangan jangka pendek."Legislator dari kedua partai saling menyalahkan, begitu juga Presiden Donald Trump, yang memperingatkan dampak penutupan operasi pemerintah dan beralasan Demokrat menolak menyetujui RUU anggaran karena alasan politik untuk mengalihkan perhatian dari pencapaian ekonomi yang dicapai Presiden Trump.
Baca Juga :
