Antvklik – Pemerintah Ghana membubarkan Federasi Sepak Bola Ghana (GFA), terkait kasus suap yang melibatkan sejumlah pejabat di federasi. Tindakan ini dilakukan sehari setelah sejumlah pejabat teras federasi, termasuk presiden Federasi Sepak Bola Ghana , terlihat jelas dalam film dokumenter mengenai praktek suap di sepak bola Ghana.
Skandal korupsi muncul setelah Presiden GFA Kwesi Nyantakyi divideokan menerima suap 65 ribu dolar AS (Rp sekitar 904 juta) dari seorang reporter yang sedang menyamar. Presiden GFA Kwesi Nyantakyi[/caption] Dalam video investigasi itu reporter BBC Afrika, Anas Aremayaw Anas berpura-pura menjadi pengusaha dari sebuah perusahaan Timur Tengah yang ingin berinvestasi di sepakbola Ghana.
Video itu bertajuk "Ketika Rasa Rakus dan Korupsi Jadi Kebiasaan". Video itu berisi sejumlah praktik kecurangan dalam persepakbolaan Afrika secara umum. Belum ada komentar dari Nyantakyi setelah video itu ditayangkan. Tapi pemerintah Ghana sudah bertindak. Menurut GhanaWeb, Menteri Olahraga Ghana, Isaac Asiama mengatakan bahwa GFA sudah langsung dibubarkan.
 Sementara BBC mengutip pernyataan Menteri Penerangan Ghana Mustapha Abdul-Hamid yang menyatakan bahwa pemerintahnya, "sudah memutuskan untuk mengambil langkah-langkah dalam membubarkan GFA." Oleh karena itu Pemerintah Ghana langsung ambil tindakan cepat menyelamatkan masa depan persepakbolaan negeri itu.
Meskipun mereka sadar apa yang telah mereka lakukan itu akan berujung kepada sanksi dari FIFA. "Pemerintah terkejut dan marah setelah melihat video dokumenter itu. Film dokumenter ini memperlihatkan secara jelas telah terjadi malfungsi dalam pengelolaan GFA," kata Menteri Mustapha Hamid.
"Penipuan, korupsi, dan penyuapan sudah menyebar luas. Ini sebagai akibat dari sifat busuk yang membusuk di dalam GFA," Menteri Mustapha Hamid, menambahkan. "Pemerintah segera mengkomunikasikan keputusan ini kepada Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) dan FIFA.
Pemerintah Ghana akan terlibat aktif bersama CAF dan FIFA untuk memetakan jalan ke depan bagi persepakbolaan Ghana," Menteri Mustapha Hamid, mengakhiri pernyataannya.
