Mendagri: Perlu Koordinasi Satu Atap Pengelolaan Transportasi Jabodetabek

newsplus.antvklik.com (Siaran Pers) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam keterangan persnya usai rapat terbatas  pada Selasa siang (8/1), membahas pengelolaan transportasi di Jabodetabek. Mendagri mengatakan  perlu adanya koordinasi satu atap dalam pengelolaan transportasi Jabodetabek, “Bapak Presiden mencermati bahwa faktor koordinasi itu harus menjadi kata kunci”, ujarnyaSebagai Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan,  akan terus  memonitor agar DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten,  Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Tangsel dan Pemerintah Pusat itu atas satu sistem koordinasi. “Misalnya, jangan sampai menentukan stasiun transit saja  antara Pemda DKI, Pemda Jabar, Pemda Banten, BUMN, dan kementerian saling tumpang tindih, “ Kata Tjahjo.Mendagri  juga menyampaikan, nantinya akan mencoba mengkoordinir pada tingkat pusat, langsung dengan Bapak Presiden  dan Bapak Wapres.“ Intinya adalah satu tahun  itu sudah mencapai kerugian yang besar, karena dampak dari kemacetan di Jabodetabek hampir 100 triliun.  Sekarang ini bagaimana membangun jaringan antara Jakarta - Bekasi sampai ke Jakarta - Bogor, Depok, Jakarta -  Tangerang, Tangerang Selatan. Intinya Jabodetabek terintegrasi ”, kataTjahjo.Tjahjo juga mengatakan, saat ini transportasi dari airport sudah ada bis, ada LRT, MRT, semua ini harus terintegrasi. Secara prinsip, arahan dari Presiden adalah dengan mengundang  tiga gubernur, yaitu Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten, untuk secepatnya bertemu.“ Kalau bicara masalah Jabotabek , sudah ada Perpresnya, peraturannya ada, tapi tidak pernah jalan. Sudah diputuskan jadi secepatnya, karena sudah mencapai kerugian yang luar biasa dari dampak kemacetan. Jadi roda transportasinya bisa ada alternatif dan faktor kemacetannya juga akan bisa diurai,” kata Tjahjo.Di akhir keterangannya, Mendagri Tjahjo Kumolo  mengatakan,  yang penting ada kesepakatan dari tiga gubernur, kemudian nanti akan dikomunikasikan  oleh Kemendagri kepada pemda, agar ada satu manajemen, satu pengorganisasian. “ Ini harus kompak tiga gubernur,  yang penting masing-masing Pemda diberikan otoritas, nanti akan diputuskan dalam  rapat jalur Bapak Wapres, “ pungkas Tjahjo.Sumber: Puspen Kemendagri