Komisi III DPR RI Heran Malaysia Jadi Eksportir Timah Kedua Terbesar Dunia

timah 1
timah 1 (Foto : )
Sebanyak 12 anggota tim kunjungan kerja Komisi III DPR RI  yang berkunjung ke Bangka Belitung melakukan inspeksi mendadak ke PT. Timah Tbk,  guna mengevaluasi sistem penegakan hukum sepanjang 2014 hingga 2019.
Ketua tim kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa, setelah melakukan sidak ke PT. Timah Tbk mengaku heran, karena Malaysia yang bukan merupakan produsen timah dunia, namun bisa menjadi eksportir terbesar di dunia kedua setelah Indonesia. Demikian juga dengan Thailand yang cadangan timahnya tidak terlalu besar, bisa bertengger di posisi keempat eksportir timah dunia.[caption id="attachment_250328" align="alignnone" width="900"]
timah 2 Batangan timah yang siap dieskpor (Foto: ANTV/ Frendy Primadana)[/caption]Sebanyak 12 anggota tim kunjungan kerja Komisi III DPR RI  yang berkunjung ke Bangka Belitung melakukan inspeksi mendadak ke PT. Timah Tbk,  guna mengevaluasi sistem penegakan hukum sepanjang 2014 hingga 2019.Sebelumnya, Direktur PT. Timah, Riza Pahlevi Tabrani memaparkan, bahwa Indonesia merupakan produsen terbesar kedua setelah China. Namun karena produksi timah china yang mencapai 150 ribu ton pertahun,  100 persen digunakan untuk keperluan dalam negerinya, maka Indonesia menjadi negara pengekport timah terbesar dunia, dengan jumlah eksport mencapai 75 ribu ton pertahun.Uniknya, Malaysia dan Thailand yang bukan merupakan produsen besar timah dunia, mampu menduduki posisi kedua dan keempat sebagai negara eksportir timah dunia, Bahkan Malaysia mampu melampaui Peru, yang merupakan produsen terbesar ketiga timah dunia.[caption id="attachment_250329" align="alignnone" width="900"] timah 3 Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J. Mahesa, saat kunjungan kerja ke PT Timah Tbk, Babel(Foto: ANTV/ Frendy Primadana)[/caption]Wakil Ketua KomisiIII DPR RI,  sekaligus ketua tim kunker spesifik komisi III DPR RI ke Bangka Belitung Desmond Junaidi Mahesa heran dengan kondisi ini, ia pun merasa prihatin.“Kondisi ini merupakan indikator dari lemahnya penegakan hukum dalam tata kelola pertimahan, yang harus segera diperbaiki, agar tidak terus menerus merugikan negara, “ kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J. Mahesa.Frendy Primadana | Bangka Belitung