Ini Dia Cawapres Jokowi Pilihan Korban Mafia Tanah

Dalam waktu dekat ini, Presiden Jokowi akan mengumumkan nama cawapres (calon wakil presiden) yang akan mendampinginya kembali maju dalam pilpres 2019 mendatang. FKMTI (Forum Korban Mafia anah Indonesia mendesak cawapres yang akan dipilih adalah tokoh yang bisa seiring dalam mewujudkan program nawacita terutama dalam reformasi agraria dan lebih khusus lagi dalam hal pemberantasan mafia tanah .Selama 4 tahun masa kepemimpinannya,  Jokowi  sedang berusaha mewujudkan program reformasi agraria dengan mempercepat proses sertifikasi tanah milik rakyat maupun memberikan hak pak pakai tanah negara kepada rakyat selama kurun waktu 35 tahun. Bahkan, kabarnya Jokowi menolak Perpanjangan HGU milik konglomerat dan memilih memberikannya kepada rakyat. "Namun FKMTI melihat ,presiden Jokowi belum melakukan upaya yang optimal dalam   memberantas mafia tanah . Padahal, fakta menunjukkan banyak tanah warga, baik yang berstatus girik, vervonding, bahkan sertifikat Masih Bisa dikuasai Oleh mafia tanah Tanpa proses Jual beli yang sah." Ungkap Ketua FKMTI SK Budiarjo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa 10 Juli 2918.Budiarjo menjelaskan, berdasarkan laporan para korban perampasan tanah, FKMTI  menyimpulkan bahwa mafia tanah masih bisa bercokol  di negeri ini karena beberapa faktor, antara lain : 1) oknum BPN yang menjadi Bagian Dari Mafia Tanah. BPN cenderung membela kepentingan pihak perampas tanah dengan menyembunyikan warkah tanah . Padahal MA telah menyatakan BPN bisa memperlihatkan warkah jika diperlukan. BPN selalu menyarankan rakyat yang tanahnya dikuasai secara tidak sah untuk menggugat ke pengadilan padahal terbitnya shgb di atas tanah orang lain adalah jelas kesalahan oknum BPN sendiri. BPN tidak menggunakan kewenangannya untuk membatalkan sertifikat dengan dalih bermacam-macam. 2) oknum mantan pejabat/ perwira  tinggi  yang menjadi komisaris di perusahaan yang diduga merampas tanah rakyat. Banyak laporan warga yang dirampas tanahnya tidak ditindaklanjuti oleh aparat terkait karena diduga kuat ada intervensi dari oknum mantan perwira/pejabat yang menjadi backing. 3) Mafia peradilan yang membela kepentingan mafia tanah.  Sejumlah korban mafia tanah juga sudah mengadukan nasib mereka ke Istana. Namun setelah Pihak pemerintah pusat telah membuat rekomendasi penyelesaian namun kerap diabaikan di daerah.Meski demikian, hingga kini, FKMTI yakin presiden Jokowi  dan anak-anaknya tidak berkepentingan dengan mafia tanah apalagi berutang budi dengan para perampas tanah rakyat tersebut. Banyak warga yang telah berjuang berpuluh tahun untuk mengembalikan tanah milik mereka yang kini dikuasai pihak lain. Presiden telah silih berganti namun tanah milik mereka tak kunjung kembali.  "Karena itu,FKMTI meminta presiden Jokowi mengajak cawapres yang akan dipilihnya agar berkomitmen memberantas mafia tanah dan menyelesaikan masakah perampasan tanah rakyat dengan bijaksana."ungkapnya.Semenara itu Sekjen FKMTI  Agus Muldya Natakusumah mengatakan, saat hadir dalam acara angkatan 98 Sabtu Lalu, Jokowi adalah presiden pertama yang membacakan sumpah rakyat Indonesia yang Salah satunya adalah menolak penindasan. "Perampasan tanah rakyat adalah bentuk penindasan yang nyata. "Karena kami yakin, Jokowi akan menjalankan sumpahnya tersebut dengan menyelesaikan setidaknya 100 kasus perampasan tanah Secara bijaksana pada sisa masa jabatannya yang tinggal setahun ini. Jika ini dilakukan FKMTI akan menjadi barisan terdepan mendukung Jokowi 2 periode."Namun jika tidak dilakukan, FKMTI menilai akan menimbulkan  bahaya buat keutuhan bangsa .Bahaya tersebut tidak hanya menimpa para korban mafia tanah tetapi juga para pembeli properti baik berupa tanah/bangunan dan juga pihak perbankan. Sangat mungkin terjadi BLBI jilid 3.  Sementara mafia tanah melenggang membawa keuntungan hasil menjual tanah rampasan tanpa membayar pajak dan meninggalkan para korban mafia tanah bersengketa dengan para pembeli properti. "Namun kami berkeyakinan, nurani Jokowi akan memilih cawapres yang tepat, tidak bersengkongkol dengan mafia tanah agar program reformasi agraria termasuk menyelesaikan persoalan  hak atas tanah rakyat yang dirampas bisa berjalan lancar agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dan hal itu bisa tercapai jika Jokowi telah membersihkan  Istana dari mafia tanah"tandasnya.