Kabar Pemprov DKI melakukan penyegelan terhadap sejumlah bangunan di pulau reklamasi menuai banyak pujian terutama dari para pendukung Anies Baswedan. Namun belakangan, menurut LBH Jakarta dan Koalisi selamatkan Teluk Jakarta ternyata Pemprov DKI telah memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi teluk jakarta, ditandai dengan ditetapkannya peraturan gubernur nomor 58 tahun 2018. Nah, ini "hadiah lebaran" dari Anies Baswedan buat para nelayan?
Reklamasi menjadi salah satu isu yang digaungkan lawan politik Ahok saat pilgub tahun lalu, selain isu penodaan agama. Banyak aktivis lingkungan yang menjadi lawan politik Ahok saat itu. Ahok dianggap melindungi kepentingan pengembang ketimbang nelayan dan lingkungan teluk Jakarta.Saat itu Ahok berdalih, proyek reklamasi merupakan kebijakan pemerintah pusat dan dia tidak bisa membatalkannya. Ahok justru meminta kontriburi tambahan sebesar 15 % dari pengembang untuk kepentingan Pemprov DKI. Bahkan soal penentuan besarnya kontribusi, Ahok sempat bersetery dengan Taufik, Wakil ketua DPR DKI yang meminta angka 5 %. Polemik reklamasi ini juga berbuntut ditahannya Sanusi, anggota DPRD DKI yang juga adik kandung Taufik. Sanusi terjerat kasus suap reklamasi dan sudah divonis 7 tahun penjara oleh hakim pengadilan Tipikor.Dalam rilis Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta belum dijelaskan, apakah dalam peraturan guberur yang baru tertera soal kontribusi tambahan. Apakah lebib besar , sama seperti usulan Ahok atau sebaliknya, sama seperti keinginan Taufik.Berikut rilis dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. "
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam keras tindakan Gubernur Anies yang mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Setelah tidak melakukan pembongkaran, tapi hanya penyegelan bangunan di Pulau D hasil reklamasi, Anies-Sandiaga ternyata memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tersebut oleh Gubernur Anies pada Senin pekan lalu (4/6). Nelayan Teluk Jakarta mendapatkan kado pahit Lebaran tahun ini: reklamasi berlanjut.Berdasarkan catatan Koalisi, Pergub 58 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Gubernur Anies pada pokoknya membentuk Badan Pelaksanaan untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi (Pasal 4). Sedangkan fungsinya adalah mengkoordinasikan: teknis reklamasi (pemanfaatan tanah dan pembangunan di pulau reklamasi, pemeliharaan lingkungan, pengendalian pencemaran), penataan pesisir (penataan kampung, permukiman, hutan bakau, relokasi industri), peningkatan sistem pengendalian banjir, fasilitasi proses perizinan reklamasi, bahkan mencantumkan optimalisasi dan evaluasi atas pemanfaatan tanah Hak Guna Bangunan yang sudah ada oleh “Perusahaan Mitra” (baca: pengembang reklamasi).Koalisi berketapan bahwa Pergub 58 Tahun 2018 tersebut cacat hukum, karena merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Dalam Pasal 71 Perpres 54 Tahun 2008 tersebut secara jelas disebutkan bahwa Keppres 52 Tahun 1995 yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku lagi.Selain itu juga proyek reklamasi Teluk Jakarta masih menyisakan berbagai permasalahan seperti tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) kawasan maupun regional, tidak adanya rencana zonasi (RZWP-3-K) dan rencana kawasan strategis, ketidakjelasan tentang lokasi pengambilan material pasir, hingga pembangunan rumah dan ruko di atas pulau reklamasi tanpa didahului IMB, bahkan tanpa sertifikat tanah.Meskipun menyebutkan tentang pemeliharaan lingkungan, hutan bakau, pengendalian banjir, dan lain-lain, hal tersebut tidak akan mengubah takdir proyek reklamasi Teluk Jakarta sebagai proyek yang akan merusak ekosistem pesisir, menyengsarakan nelayan, mengganggu obyek vital nasional (PLTU, pipa, dan kabel bawah laut), dan menghadirkan bencana di pesisir Jakarta.
