MIPI Dukung Terwujudnya Pemerintahan yang Berkelanjutan serta Berpihak pada Ummat dan Alam

MIPI Dukung Terwujudnya Pemerintahan yang Berkelanjutan
MIPI Dukung Terwujudnya Pemerintahan yang Berkelanjutan (Foto : MIPI)

Antv – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar Memahami Ilmu Pemerintahan Sesi 8 bertema “Menata Kembali Ilmu Pemerintahan yang Berkelanjutan dan Berpihak pada Kemashlahatan Ummat serta Kelestarian Alam”, Sabtu (4/3/2023).

Ketua Umum MIPI Bahtiar dalam sambutannya mengatakan, tema yang diangkat MIPI kali ini merupakan kajian yang telah diteliti oleh Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Eko Priyo Purnomo yang juga bertindak sebagai narasumber dalam webinar. 

Bahtiar menjelaskan, pemikiran Eko Priyo Purnomo sangat penting karena sepanjang peradaban manusia, masyarakat telah berinteraksi dengan berbagai jenis bentuk pemerintahan. Meski begitu, berbagai masalah yang timbul membuat pemerintahan perlu ditata kembali supaya bisa berkelanjutan dan bermanfaat bagi manusia.

“Saya pikir ini pemikiran yang luar biasa, patut kita dengarkan, apa sih gagasan pemikiran beliau. Mengapa ilmu pemerintahan harus didekatkan kembali supaya berkelanjutan, dan dia bermanfaat bagi manusia dan juga kelestarian alam,” katanya.

Berkaitan dengan sumber daya alam (SDA), Bahtiar mengungkapkan teknologi hari ini telah membuat negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China melakukan berbagai upaya pengembangan. Seperti Amerika Serikat yang melakukan penambangan helium di bulan, di mana 100 kilogram helium bisa menerangi negara tersebut selama satu tahun.

“Artinya ada daya dukung alam (di bumi) yang berkurang dan tentu bagaimana ini bisa berkelanjutan tentu ada pengaruh-pengaruh langsung maupun tidak langsung dari sistem pemerintahan dan berbagai jenis bentuk pemerintahan yang melayani manusia di seluruh dunia,” terangnya.

Eko Priyo Purnomo dalam paparannya menyampaikan, tema pemerintahan yang berkelanjutan dan berpihak pada umat manusia serta alam berkaitan erat dengan adanya ketimpangan dan pembangunan yang tidak merata. Ketimpangan terjadi karena ada “inequality”, yang seharusnya ada sekelompok orang yang mendapatkan akses tetapi tidak mendapatkan akses.