Mahfud MD: Opini Pejabat Soal OTT Pengaruhi Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Mahfud MD soal penurunan Indeks Persepsi Korupsi
Mahfud MD soal penurunan Indeks Persepsi Korupsi (Foto : Putra Dwi Laksana/ANTV)

Antv – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa opini sejumlah pejabat pemerintah tentang operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mempengaruhi penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

"Itu (opini soal OTT) dianggap oleh masyarakat sipil, lembaga-lembaga yang kami undang maupun tadi dari hitung-hitungan Ketua KPK memang sangat berpengaruh sehingga agak anjlok dalam minggu-minggu saat itu dan pada saat itu sigi (survei) sedang berjalan," ujar Mahfud dalam keterangannya kepada media, Senin, (06/02/2023).

Mahfud menyampaikan hal tersebut usai mengikuti pertemuan internal tentang pemberantasan korupsi bersama Presiden Joko Widodo yang membahas salah satunya mengenai penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

Sebelumnya, sejumlah pejabat kabinet diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan opini atau pandangannya terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Luhut Binsar Panjaitan sendiri sempat berkomentar dirinya tidak ingin Indonesia menjadi negara yang sering melakukan OTT, sedangkan Tito Karnavian menyatakan OTT bukanlah prestasi.

Mahfud mengatakan mengenai tepat atau tidaknya opini dua menteri itu disampaikan, hal itu lebih baik dijawab langsung oleh Presiden Jokowi. Namun, kata Mahfud, opini tersebut berpengaruh terhadap penurunan IPK Indonesia karena membuat seolah-olah pemerintah tidak mau melakukan operasi tangkap tangan terhadap para pelaku korupsi.

Adapun Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan IPK Indonesia tahun 2022 anjlok di angka 34 atau turun empat poin dari tahun sebelumnya 38. Dengan angka tersebut Ranking Indonesia juga turun 14 tingkat, dari 96 menjadi 110. Kendati begitu, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah mengapresiasi paparan TII mengenak IPK Indonesia. Pemerintah kata Mahfud akan melakukan sejumlah perbaikan.

“Dalam waktu dekat nanti akan mendapat arahan khusus sebagai kebijakan negara dari presiden,” katanya.