Antv – Klaim kesuksesan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali hangat dibicarakan.
Joko Priyoski Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi yang juga merupakan Aktivis Alumni Front Kota itu mengajak publik supaya jernih mempelajari fakta perbandingan keduanya untuk menghindari klaim sepihak.
Jojo menjelaskan, perkembangan pembanguan jalan tol terlihat lebih pesat dibandingkan pada Era SBY. Pada masa Pemerintahan SBY pembangunan jalan tol tidak semasif seperti saat ini, Ucap Jojo.
"Kita bisa melihat secara Obyektif Pembangunan di Era Jokowi sangat mencolok perkembangannya karena pada periode sebelumnya, pada masa Era SBY sepanjang 189,2 km jalan tol baru rampung setelah pembangunan 10 tahun," sebutya
Untuk pembangunan dan konstruksi Bandara bisa kita bandingkan, pada masa SBY, sebanyak 24 pembangunan bandara rampung dalam kurun waktu 10 tahun. Sedangkan pada pemerintahan sekarang, raihannya lebih dari itu.
"Di Era kepemimpinan Jokowi sebanyak 29 konstruksi bandara telah selesai dilakukan dan infonya menargetkan 9 konstruksi bandara lagi akan selesai pada 2023, sebelum periode kepemimpinan berakhir, jadi Era SBY juga ada kemajuan tapi jangan juga saling klaim yang bernada Tendensius karena di Era Jokowi Sektor Pembangunan terlihat lebih massif dibandingkan Era sebelumnya,” tutur Jojo Ketua Umum KAMAKSI.
Aktivis yang tetap konsisten berjuang membela suara rakyat dan sempat melakukan kritik kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dengan pelaporan ke MKD atas viralnya video nyanyian Ulang Tahun disaat sedang berlangsung aksi tolak kenaikan BBM didepan Gedung DPR dan telah menerima putusan MKD dengan Legowo karena itu sebagai bagian kritik oto kritik dari Aktivis kepada Wakil Rakyat di Parlemen.
Tetapi tetap mendesak MKD mengusut siapa inisiator yang membuat acara nyanyian Ulang Tahun kepada Puan di Ruang Sidang Paripurna, juga menyinggung pernyataan SBY yang menyebut Pilpres 2024 telah di setting dua pasangan calon presiden itu merupakan pernyataan yang aneh dan mengada-ada.
Saat ini situasinya memang sedang memasuki tahun politik dan mulai hangat. Tapi publik saat ini sudah tahu bahwa dua paslon terjadi sejak pilpres 2014 dan 2019 lalu.
Jadi sangat Tendensius bila dianggap di setting andaipun Pemilu 2024 itu hanya terjadi 2 Pasangan Calon Presiden tentunya pasangan tersebut pasti sudah memenuhi aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Jadi stoplah saling klaim antara Era SBY dan Era Jokowi, lebih baik fokus Partai Politik saat ini terutama yang ada di DPR adalah menguji kembali keberpihakannya kepada rakyat, saat ini kita lihat dampak kenaikan BBM sangat terasa makin menyusahkan Rakyat dan melemahkan hampir di semua sektor. Kebutuhan Barang-Barang Pokok naik dan sepertinya Pemerintah tidak siap untuk mengantisipasi hal ini, tutur Ketua Umum KAMAKSI.
"Pemerintah terlihat tidak siap dalam hal Jaring Pengaman Sosial dampak kenaikan BBM, BLT tidak terbukti efektif kita lihat di media banyaknya kasus pemotongan dana BLT oleh oknum-oknum tertentu di beberapa daerah, Lansia dan Ibu Hamil yang pingsan karena harus antri BLT dan fenomena lainnya yang kita saksikan justru membuat kita makin prihatin. Jadi saatnya sekarang kita uji kembali keberpihakan Partai Politik di Parlemen terhadap Rakyat terutama dampak kenaikan BBM ini, sikap saya tegas yaitu saya menolak kenaikan BBM," tegas Jojo, Ketua Umum KAMAKSI.
