youtube channel

Channels

SKCK di Negeri +62 Syarat Aneh tapi Ada!

SKCK di Negeri +62 Syarat Aneh tapi Ada!

Foto: haustech.site

SKCK laris manis. Banyak diburu rakyat negeri. Bahwa “nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun". Menjadi salah satu syarat penting dalam proses administrasi negeri. Kalau caleg saja bisa dari mantan napi korupsi, kenapa warga harus membuat SKCK untuk jadi tukang parkir? Aneh memang tapi ada loh …

antvklik.com - Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah kepanjangan arti SKCK. Surat ini dibuat berdasarkan catatan kepolisian dan surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan. Berlaku selama enam bulan, dan harus diperpanjang lagi jika diperlukan. Jaman jadul SKCK ini namanya SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik).

Surat ini menjadi salah satu syarat penting dalam proses administrasi negeri. Mulai dari seleksi abdi negara, imigrasi maupun buruh pabrik bahkan tukang parkir.

SKCK di Negeri +62 Syarat Aneh tapi Ada! Foto: Dok. Pribadi Jagatnatha Ilustrasi

Tukang parkir? Iya! Butuh SKCK? Iya!

Gak percaya? … Waktu kisruh ormas ribut jatah duit parkir, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bilang tidak hanya ormas yang bisa ikut dalam kerja sama mengelola parkir. Kesempatan ini terbuka bagi semua pihak. Bahkan ke depan juru parkir mengantongi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). “Saran Pak Kapolres-orang yang jadi jukir juga harus lolos SKCK, sehingga nanti nyaman.”

Nah! Namun ada ironi!

Begini, 13 September 2018 lalu, Mahkamah Agung secara resmi menyatakan bahwa mantan napi korupsi diperbolehkan untuk mengikuti pemilihan legislatif. Pemilihan anggota dewan yang terhormat!

Oktober 2018, juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, menyatakan larangan bekas narapidana kasus korupsi, bekas bandar narkoba, dan eks narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak, menjadi caleg, seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bertentangan dengan UU Nomo7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pernyataan Suhadi didukung Badan Pengawas Pemilu, DPR maupun Menteri Hukum dan HAM saat itu, Yasonna Laoly. Yasonna merujuk pasal 240 ayat 1 UU 7/2017 tentang Pemilu, yang menyebut mantan narapidana yang telah menjalani hukuman lima tahun atau lebih, dapat menjadi caleg, asalkan mengumumkan kasus hukum yang pernah menjeratnya.

Sungguh menyedihkan cara berpikir pamong negeri ini …

Ya, orang dengan catatan kriminal tak bisa mendaftar menjadi buruh pabrik! Mantan napi tak bisa mendaftar sebagai aparatur sipil negara! Bandit kampung yang pernah dicatat polisi tidak bisa jadi juru parkir!

Sedangkan mantan koruptor, justru punya legalitas mendaftar dan mengikuti seleksi sebagai anggota legislatif. Anggota dewan yang terhormat! Jabatan penentu perundangan yang tentu saja kastanya jauh di atas buruh pabrik atau aparatur sipil negara!

Seseorang yang pernah melakukan tindak pidana tetap diperbolehkan mengurus SKCK. Cuma bedanya, dalam SKCK akan ada keterangan dari polisi berupa tindak pidana yang pernah dilakukannya. Pembuatan SKCK bisa dilakukan di Polsek, Polres, maupun Polda sesuai alamat KTP pemohon karena nanti akan dicek rekam jejak pemohon.

Makanya, jangan jadi buruh, jangan jadi ASN, jangan jadi juru parkir … Berat syaratnya!


icon featured

Popular

icon featured

Related Article

icon featured

Comments