youtube channel

Channels

KKPB Desak Pemerintah Ungkap Penyebab Kematian Ratusan Petugas Pemilu 2019

KKPB Desak Pemerintah Ungkap Penyebab Kematian Ratusan Petugas Pemilu 2019

Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa (KKPB) saat konpers di kantor Elza Syarief SH di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa (KKPB) mendesak pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap penyebab kematian ratusan petugas KPPS, Panwas dan Polisi dalam pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019 lalu.

antvklik.com - - Sebanyak 42 dokter dan profesor dari lintas bidang kesehatan yg tergabung dalam Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa (KKPB) mendesak pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki penyebab meninggalnya 554 petugas KPPS, Panwas dan Polisi dalam pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019 lalu.

Ketua Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa dr. Bakta mengatakan pihaknya meminta pemerintah bertanggung jawab penuh atas kematian ratusan korban dengan memberikan uang santunan dengan jumlah nilai yang setara kepada para ahli waris.

Ia menambahkan, pihaknya mendesak kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk turun tangan mencari fakta apakah ada planggaran HAM terhadap para petugas pemilu. Selain itu, mendesak Kapolri Jendral Tito Karnavian agar mengeluarkan surat perintah otopsi kepada tenaga forensik untuk menyelidiki penyebab kematian ratusan korban.

Hingga Selasa (7/5/2019) tercatat total 554 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), panwas dan polisi meninggal dunia terkait pelaksanaan pemungutan suara hingga penghitungan Pemilu 2019 yang melelahkan. Rinciannya, petugas KPPS sebanyak 440 orang, 92 petugas Panwaslu dan Polisi 22 anggota. Sedangkan petugas yang sakit sebanyak 3.788 orang.

Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa menepis anggapan bahwa kelelahan menjadi penyebab utama meninggalnya para petugas Pemilu serentak 2019.

"Masalah kelelahan, tidak pernah ada kematian karena kelelahan dan ada indikasi akan bertambah. Kalau bisa dihentikan sementara proses pemilu ini," ujar dr. Bakta, saat konferensi pers di kantor Elza Syarief SH di Jalan Latuharhary Nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019 baru pertama kali di Indonesia, dengan menyatukan lima jenis pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Namun kenyataan pelaksanaannya, diiringi tragedi kematian ratusan petugas.

(Shandi March | Ahmad Junaidi | Jakarta)


icon featured

Related Article

icon featured

Popular

icon featured

Comments