youtube channel

Channels

DPR Sahkan Revisi UU KPK, Tapi Gerindra dan PKS Beri Catatan

DPR Sahkan Revisi UU KPK, Tapi Gerindra dan PKS Beri Catatan

Gedung DPR MPR Jakarta (Foto: Vivanews)

Meski menuai penolakan dari banyak kalangan, DPR akhirnya mengesahkan revisi UU KPK. Bahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut persetujuan Presiden Jokowi soal revisi UU KPK. Namun sejumlah fraksi memberikan catatan.

antvklik.com - Rapat paripurna ke-9 DPR RI akhirnya mengesahkan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Selasa (17/9/2019). Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Saat rapat paripurna baru dibuka, terlihat banyak kursi kosong. Namun Fahri menyebut ada 289 anggota dewan yang hadir atau lebih dari setengah jumlah anggota dewan yang total berjumlah 560 orang.

Dalam laporan yang dibacakan Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, tercatat 7 fraksi menyetujui penuh revisi UU KPK, dua fraksi lainnya, Gerindra dan PKS memberikan catatan soal Dewan Pengawas.

Bahkan Fraksi PKS menyebut keberadaan Dewan Pengawas berpotensi melemahkan KPK. Karena itu PKS tidak setuju jika anggota Dewan Pengawas ditunjuk Presiden. Selain itu, PKS juga tidak setuju untuk soal penyadapan harus meminta ijin terlebih dahulu ke Dewan Pengawas, melainkan cukup memberi tahu saja.

Sementara tanggapan pemerintah dibacakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Menurutnya, presiden menyetujui revisi UU KPK disahkan menjadi UU KPK.

Terdapat tujuh poin revisi yang telah disepakati DPR dan pemerintah terkait UU KPK. Antara lain, pembentukan Dewan Pengawas, pelaksanaan penyadapan, mekanisme penghentian penyidikan dan sistem kepegawaian KPK.

Sumber: Vivanews


icon featured

Popular

icon featured

Related Article

icon featured

Comments