youtube channel

Channels

Mantan Direktur BPN: Terbukti Maladministrasi, BPN Berwenang Batalkan Sertifikat

Mantan Direktur BPN: Terbukti Maladministrasi, BPN Berwenang Batalkan Sertifikat

terbudkti ada mal administrasi, bpn bisa batalkan sertifikat

Mantan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar BPN, Ir Tjahyo Widianto menegaskan BPN tidak boleh menerbitkan sertifikat tanah yang masih berstatus sengketa . "Jika BPN secara nyata-nyata mengetahui tanah tersebut berstatus sengketa maka BPN harusnya menunda penerbitan sertifikatnya"ungkap Tjahyo. Peraih Piala Presiden Pelayanan Prima Pertanahan ini menegaskan ,jika terbukti maladministrasi, BPN berwenang membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan.

Menurut Tjahyo ,BPN seharusnya mempersilakan kedua pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa terlebih dahulu. Sebab, jika BPN tetap menerbitkan sertifikat di atas tanah sengketa, akan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak dan kemungkinan akan ditemukan cacat administrasi (maladministrasi) pada kemudian hari.

Peraih Piala Presiden Pelayanan Prima Pertanahan ini juga menegaskan ,BPN berwenang untuk membatalkan sertifikat yang maladministrasi dalam proses penerbitannya.

Bila ternyata terbukti ada kesalahan administrasi, maka Kepala Kantor Pertanahan setempat harus berani mengusulkannya pembatalan sertifikat tersebut.

"Masalahnya, berani nggak, mengusulkan pembatalan tsb. Dgn demikian pembatalan sertipikat itu tidak melulu dengan putusan pengadilan" ungkapnya.

Menurut Tjahyo Kewenangan pembatalan sertifikat sudah diatur dalam peraturan Kepala BPN no 9 tahun 2011. Lantas mengapa banyak kepala BPN tidak menggunakan kewenangannya dalam membela hak rakyat akibat kesalahan oknum BPN sendiri yg terbukti melakukan maladministrasi?

"Karena pejabatnya nggak mau menanggung resiko..Ingin aman saja dalam bekerja"jawab Tjahyo.

Sebelumnya saat mendampingi para korban penyerobotan tanah di kawasan Serpong, Banten, Koordinator Gerakan Solusi untuk Tanah Rakyat yang dirampas (Gesit Ampera) Agus Muldya mengungkapkan modus penyerobotan Tanah diberbagai wilayah ,termasuk di Tangsel. Modus tersebut antara lain: Girik digelapkan, dihilangkan dan dimanipulasi.BPN keluarkan SHGB baru.Warga ditantang gugat ke pengadilan meski hasilnya telah diprediksi menuai kekalahan. Lalu pengadilan dijadikan sebagai alat mengulur waktu, baik oleh BPN maupun pihak penyerobot tanah warga. "Jika suatu hari terbongkar, kasus penyerobotan tanah seperti itu akan disiapkan kambing hitamnya. Padahal kasus tersebut adalah kesalahan oknum atau pegawai rendahan, sehingga mafia penyerobot tanah tidak terkena jerat hukum"Ungkap Agus

Agus menambahkan, tanah yang sejatinya tidak dibeli sesuai aturan, tetap digunakan dan dijual mahal. Sehingga jika kasusnya terbongkar, pihak tertentu telah memiliki keuntungan yang berlipat, dan tak merasakan kerugian apapun jika diharuskan membayar oleh pengadilan.

Agus Muldya yang pernah ditugaskan membebaskan Warga Indonesia yang menjadi sandera kelompok Abu Sayf ini menilai BPN terindikasi bekerja sama dengan penyerobot tanah, karena menggunakan sarana yang sama, yaitu menyerahkan prosesnya ke Pengadilan. Koordinator Gesit Ampera, Agus Muldya Natakusuma, mencontohkan, tanah girik Persil 913 seluas 2,5 hektare di Lengkong Gudang, Serpong, tidak pernah dijual oleh pemiliknya yang sah atas nama Rusli Wahyudi, bahkan sudah disahkan Pengadilan Tinggi serta telah dieksekusi Tahun 1998 lalu. Namun kini sertifikatnya justru beralih, atas nama perusahaan .

Jadi, BPN sebetulnya tahu status tanah tersebut bukan milik BSD,” terang Agus ditemui di Kantor BPN Tangsel, Rabu (2/5/2018). Dilanjutkan Agus, setelah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat keluar, ahli waris pemilik girik tidak mengajukan proses banding. Sehingga bisa ditafsirkan, jika keputusan Pengadilan Tinggi telah berkekuatan hukum tetap. Tanah seluas 2,5 hektare itu pun sah berada dibawah kepemilikan Rusli Wahyudi, namun ada oknum aparat yg berusaha mengganggu ketetapan pengadilan itu dengan mengintimidasi pemiliknya, Rusli. Padahal hingga tahun 2005, Rusli membayar tanah tersebut, sebelum akhirnya muncul gugatan oleh pihak Pengembang . “Pak Rusli tidak Ada sengketa dengan BSD. Lalu tanah siapa yg mereka gugat?,” imbuh Agus.

Ditambahkannya, bukti lain yang memperkuat adalah surat pernyataan dari pihak Kelurahan setempat, yang berisi keterangan bahwa tidak ada permintaan jual beli atas girik tersebut. Sehingga menurut Agus, makin jelas dan terang benderang jika terjadi tindakan ilegal berupa jual beli sertifikat tanah bodong, karena pemilik yang sah tidak pernah menjualnya.

“Kalau BPN membuat sertifikat atas dasar surat curian, itu jelas Maladministrasi , BPN sebetulnya punya kewenangan untuk membatalkan sertifikat yang nyata-nyata Maladministrasi tanpa melalui pengadilan"ujarnya

Menurut Agus program reformasi agraria yang dijalankan Presiden Jokowi tidak akan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat, jika BPN justru berpihak kepada para penyerobot tanah, dan atau menggunakan cara-cara yang sama dengan mafia tanah.

"Presiden Jokowi yang mengedepankan nasib rakyat, harus tegas jika terjadi perampasan tanah seperti ini. Meski sudah diproses dari mulai Kelurahan Desa dan sampai ke meja Presiden, jika ini dibiarkan bisa mengadu domba warga antara pemilik lama yang tanahnya dirampas dengan pembeli rumah dari pengembang"tandasnya.

Agus Muldya menambahkan, dalam reformasi agraria seharusnya Kepala BPN menjadi orang yang terdepan sebagai pembela hak-hak rakyat yang tanahnya dirampas konglomerat dengan dukungan oknum birokrat dan aparat. Jadi, bukan sebaliknya membiarkan rakyat bertarung di pengadilan melawan pihak yang mengusai tanah mereka secara tidak sah. "Kalau kepala BPN bungkam padahal tahu terjadi maladministrasi dalam penerbitan sertifikat maka akan semakin banyak rakyat yang akan menjadi korban. "Reformasi agraria yang dipimpin Presiden Jokowi akan kehilangan makna jika kepala BPNnya melempem yang bisa menular kepada pejabat BPN dibawahnya"ujarnya.

Kedepan, Agus Muldya berharap siapapun presiden terpilih nanti akan menunjuk kepala BPN yang memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan berdasarkan aturan yang berlaku. "Bahaya buat rakyat jika pejabat BPN hanya ingin cari aman dan takut tekanan dari mafia tanah" ujarnya.

Menurut Agus jika kasus maladministrasi dibiarkan akan berpotensi menjadi pemicu adu domba antara pemilik lama yang tanahnya dirampas dengan pembeli rumah dari pengembang. Jadi menyelesaikan sengketa tanah harus dilakukan demi kepentingan semua pihak.


icon featured

Popular

icon featured

Comments