youtube channel

Channels

Lembaga penyiaran di bawah naungan KPI relatif bersih dari HOAX

Lembaga penyiaran di bawah naungan KPI relatif bersih dari HOAX

Lembaga penyiaran di bawah naungan KPI relatif bersih dari HOAX (Foto: ANTV/Anto)

antvklik.com - Sebagai lembaga yang lahir dari reformasi 1998, Komisi Penyiaran Indonesia (K-P-I), merupakan pengejawantahan Undang-Undang No. 32 tahun 2002, yang mengamanatkan hadirnya lembaga sebagai representasi publik dalam mengatur urusan penyiaran.

KPI hadir sebagai institusi yang kuat dan berwibawa dalam melakukan pengawasan konten siaran pada televisi dan radio, hal ini demi memastikan hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi.

KPI menilai, pengesahan RUU Penyiaran sangat mendesak untuk dilakukan, mengingat perkembangan teknologi ke depan tentu patut diakomodir melalui regulasi, sebagai usaha menjamin masyarakat dalam memperoleh informasi yang layak dan benar.

Rapat Pimpinan atau RAPIM KPI 2019 merupakan ajang konsolidasi kelembagaan antara KPI, dan KPI Daerah dari 33 Provinsi. Agenda utama dari RAPIM 2019 adalah Peta dan Program Legislasi KPI tahun 2020/ dengan fokus pembahasan pada Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Siaran/ P3 dan SPS.

Diharapkan dengan revisi ini, pengaturan tentang hal-hal yg boleh dan tidak boleh disiarkan oleh televisi dan radio dapat dirinci lebih detail. Selain tentu saja untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang semakin dinamis.

"Kalo kita bicara teknologi informasi, banyak media media baru yang bersiaran, nah orang banyak yg salah faham mengatakan bahwa KPI bertugas mengawasi media baru, itu tidak seperti itu, kami hanya mengawasi lembaga siaran konvensional. Sudah saya pastikan, di lembaga penyiaran konvensional seperti TV dan radio itu relatif sudah bersih dari HOAX, nah di media baru yang bersiaran itu, saya melihat ada beberapa HOAX di sana dan tentu saja itu bukan tugas KPI," tutur Ketua KPI Pusat, Bambang Supriyo.

KPI berharap RAPIM 2019 ini dapat menghimpun segala masukan dari berbagai pemangku kepentingan penyiaran, untuk dapat menghasilkan legislasi yang sesuai dengan aspirasi public, termasuk juga memberikan kontribusi dalam kehidupan berdemokrasi bangsa ini lewat pengawasan penyiaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada langsung di tahun 2020 mendatang.

Aprianto Nugroho | Jakarta


icon featured

Popular

icon featured

Related Article

icon featured

Comments