youtube channel

Channels

Kapolri Larang Pengerahan Massa Saat Pencoblosan Pilkada DKI Putaran Dua

Kapolri Larang Pengerahan Massa Saat Pencoblosan Pilkada DKI Putaran Dua

Kapolri Larang Pengerahan Massa Saat Pencoblosan Pilkada DKI Putaran Dua

antvklik.com - www.antvklik.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, telah mengeluarkan maklumat terkait pelaksanaan Pilkada DKI putaran kedua 19 April 2017. Maklumat ini ditujukan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk melarang kelompok massa yang besar mendatangi Jakarta saat pencoblosan putaran dua pilkada DKI Jakarta.

Maklumat ini dikeluarkan oleh Kapolri usai melakukan pertemuan tertutup dengan Menkopolhukam dan sejumlah menteri, terkait putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Bahkan Kapolri memerintahkan untuk melakukan tindakan tegas kepada massa besar yang mendatangi TPS yang bisa mengganggu pelaksanaan kebebasan dalam memilih. Karena dengan adanya massa yang besar baik dari kedua belah pihak pasangan calon akan dapat mempengaruhi pemilih dan berpotensi menimbulkan keributan.

Untuk mengantisipasinya Kapolri mengerahkan 35 ribu personilnya yang dibantu oleh anggota TNI untuk mengamankan TPS, minimal satu TPS satu anggota polisi dan satu dari anggota TNI.

"Saya sudah perintahkan Kapolda-Kapolda, baik Kapolda Lampung di Sumatera untuk melarang dan membuat maklumat menindaklanjuti maklumat Kapolda Metro Jaya. Kapolda lain harus mengeluarkan maklumat melarang," ucap Tito Karnavian.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengeluarkan maklumat bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menjelang pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April 2017.

Maklumat bersama itu berisi larangan memobilisasi massa dari dalam maupun luar daerah yang dapat mengintimidasi secara psikis maupun fisik pada tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Jakarta putaran kedua.

"Maklumat bisa dikeluarkan kepolisian melihat situasi keamanan untuk mengantisipasi ancaman," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar.

Tiga poin dalam maklumat yakni:

  1. Larangan memobilisasi massa yang dapat mengintimidasi masyarakat. Dikhawatirkan aksi tersebut dapat membuat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta kurang kondusif.
  2. Tak perlu lagi ada massa yang ditempatkan khusus di setiap tempat pemungutan suara sebagai pengawas. Bawaslu telah mengerahkan pasukannya untuk mengawal setiap TPS.
  3. Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, maka Polisi, TNI dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan diminta untuk kembali. Dan bila sudah berada di Jakarta maka akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

Demikian laporan Yoga Kuspratomo dan Robin Freddy dari Jakarta.


icon featured

Popular

icon featured

Related Article

icon featured

Comments