Presiden Joko Widodo angkat bicara soal konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, jangan sampai aparat penegak hukum jadi beking mafia tanah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat redistribusi tanah obyek reforma agraria, Rabu (22/9/2021).Jokowi menegaskan, dirinya sudah menyampaikan berulangkali tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah terus berlangsung."Saya tidak ingin rakyat kecl tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang jadi sandaran hidup mereka," kata Jokowi yang disiarkan akun Sekretariat Presiden di Youtube.Ia juga ingin para pengusaha memiliki kepastian hukum atas lahan usahanya. Ini berarti kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan bersama.Menurut Jokowi, ia sudah berkali-kali menggelar rapat terbatas membahas masalah ini. Ia juga sering mengundang kepala daerah menuntaskan konflik-konflik agraria."Banyak konflik yang telah berlangsung lama dan sangat lama. Ada yang sampai 40 tahun tapi tidak selesai-selesai," katanya.Dikatakan konflik agraria dan tanah adalah tantangan besar yang dihadapi masyarakat dalam menggarap lahan.Dalam acara ini, Jokowi menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 privinsi 127 kabupaten/kota.Sebanyak 5.512 diantaranya merupakan hasil penyelesaian konflk agraria di tujuh provinsi.Jokowi mengatakan, sertifikat tanah ini berasal dari hasil penyelesaian konflik lahan. tanah telantar dan pelepasan kawasan hutan.Ia kembali menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam memberantas mafia tanah."Pada jajaran Polri saya minta jangan ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jangan sampai aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah. Tegakkan hukum secara tegas," katanya lagi.
Baca Juga :
