76 Tahun Merdeka, FKMTI Mensinyalir 76 %  Lebih Tanah di RI Dikuasai Asing

76 Tahun Merdeka, FKMTI Mensinyalir  76 %  Lebih Tanah di RI Dikuasai Asing (Foto Istimewa)
76 Tahun Merdeka, FKMTI Mensinyalir 76 %  Lebih Tanah di RI Dikuasai Asing (Foto Istimewa) (Foto : )
Memperingati HUT ke-76 Kemerdekaan RI atau 76 tahun Merdeka, Relawan Jokowi bersama Forum Korban Perampasan Tanah Indonesia (FKMTI) akan membuka data kasus perampasan tanah yang terjadi hampir di seluruh Provinsi di NKRI. Ketua FKMTI SK Budiardjo menjelaskan, pengungkapan kasus perampasan tanah sengaja digelar menjelang HUT Kemerdekaan NKRI ke-76.Tujuannya agar para penyelenggara negara menjalankan tugasnya seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.Dalam pembukaan UUD 45 jelas dinyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.Menurut Budi, perampasan tanah adalah bentuk penjajahan yang nyata dan terjadi hingga kini."Tugas penyelenggara negara  seharusnya mencegah perampasan hak tanah rakyat, melindungi segenap bangsa seperti yang tertulis dalam pembukaan UUD45. Bukan sebaliknya melindungi mafia perampas tanah anti Pancasila yang merusak persatuan bangsa," ujarnya.Penguasaan tanah di NKRI oleh Asing ini pernah diungkapkan Menkopolhukam Mahfud MD. Mahfud juga menantang untuk membuka data siapa pihak yang telah mengobral-obral sekitar 70 tanah Indonesia saat itu.Menurut Budi pengungkapan kasus perampasan tanah diberbagai daerah melalui serial zooming akan bisa menguak tabir, kenapa bisa terjadi perampasan, mengapa korban perampasan kesulitan mendapatkan hak tanah mereka.Budi menegaskan konflik pertahanan ada 2 jenis, sengketa dan perampasan. Dalam sengketa tanah, ada beberapa pihak yang punya hubungan bisnis atau pun sebagai ahli waris. Perampasan tanah, mafia tanah bisa menguasai dan menerbitkan hak baru diatas tanah orang lain tanpa pernah membelinya."Cara inilah yang dilakukan mafia merampas tanah rakyat dan terjadi secara masif di seluruh tanah air dan kita akan ungkap dalam serial zooming," tandasnya.Budi mencontokan, meski sudah ada perintah Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah, namun seorang Camat di Provinsi Banten pun berani mengabaikan surat dari 2 kementerian, Komnas HAM dan putusan pengadilan yang sudah inkrah di Mahkamah Agung. Padahal, Camat tersebut hanya diperintahkan untuk menulis sesuai fakta hukum bahwa tidak catatan jual beli di atas tanah girik C-913 Lengkong Gudang, Serpong. Di atas tanah tersebut telah terbit SHGB tanpa proses jual beli yang sah dan BPN sendiri secara tertulis mengatakan warkah SHGB tersebut belum ditemukan."Kasus perampasan tanah Pak Rusli di Serponh ini jadi salah satu contoh, penegakkan hukum tidak berpihak kepada korban. Camat Serpong tidak menjalankan putusan pengadilan yang sudah inkrah untuk membuat pernyataan tertulis tidak ada catatan jual beli di atas girik C-913 seluas 2,5 ha. Sudah ada surat dari kementerian PAN, kemendagri. Kenapa  Camat berani melawan. Siapa yang dibela Camat?," tambahnya.\\Sedangkan Ketua Relawan WLJ (Wira Lentera Jiwa) Yanes Yoshua Ketua Relawan WLJ (Wira Lentera Jiwa - We Love Jokowi ) Yanes Yosua menjelaskan saat ini Indonesia dalam keadaan darurat agraria.Karena itu, dia mendukung kebijakan presiden untuk melakukan reformasi agraria dan perintah Kapolri untuk memberantas mafia tanah dan beking-bekingnya.Menurut Yanes, banyak rakyat yang jadi korban perampasan tanah tapi diabaikan laporan pengaduannya oleh instansi terkait.Yanes mencontohkan berlarutnya kasus perampasan tanah di Kotmobagu milik Guru Besar IPB di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polda Sulut sejak 4 tahun lalu. Buktinya pun sangat jelas, Sertifikat yg diterbitkan di atas tanah Guru besar IPB itu pun sudah dibatalkan."Saya selaku relawan Jokowi sejak tahun 2013 mengingatkan Pak Jokowi agar memperhatikan nasib korban perampasan tanah. Jangan sampai di akhir periods ke-2 ini, perintah presiden untuk selesaikan perampasan tanah nol besar karena tidak dikalahkan apart negara. Saya kasih contoh, Guru besar IPB, yg bertugas mencerdaskan bangsa,  tapi kasus perampasan tanahnya sudah 4 tahun tapi tak kunjung tuntas. Kapoldanya sudah berganti-ganti. Saya minta dengan hormat, Pak Kapolri yang saya segani untuk memperhatikan kasus ini. Selesaikan lah dalam tahun ini, setidaknya satu, dua kasus perampasan tanah" tandasnya.