Sebut 70% Siswi SMP di Depok Tak Perawan, Anggota DPR Fraksi PKS Ini Disomasi

Sebut 70% Siswi SMP di Depok Tak Perawan, Anggota DPR Fraksi PKS Ini Disomasi (Foto Dok. Koran Pagi)
Sebut 70% Siswi SMP di Depok Tak Perawan, Anggota DPR Fraksi PKS Ini Disomasi (Foto Dok. Koran Pagi) (Foto : )
Terkait pernyataan 70% siswi SMP di Depok tak perawan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) 'Kami Ada' akhirnya secara resmi melayangkan somasi.
Teguran keras itu ditujuan kepada anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nur Azizah Tamhid.“Hari ini somasi telah kami kirimkan. Itu statement yang harus dibuktikan oleh yang bersangkutan berkaitan dengan data-data dari mana. Kalau pun survei, siapa lembaga surveinya atau ada penelitian dasar penelitiannya apa,” kata Ketua YLBH Kami Ada, Tatang, Rabu (30/12/2020).Ia juga mendesak istri mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail itu untuk memberi bukti narasumber yang diwawancara terkait pernyataannya tersebut.“Ini agar tidak menjadi fitnah dan tidak menjadi bumerang bagi siswi SMP dan SMA, terutama para orang tua yang sangat khawatir dengan adanya pemberitaan ini,” katanya.Tatang menegaskan, pernyataan yang dilontarkan Nur Azizah Tamhid telah membuat resah warga Depok.“Depok ini dikenal sebagai kota layak anak. Jadi ini perlu kita klarifikasi melalui informasi agar yang bersangkutan bisa menunjukkan bukti-bukti atau setidaknya klarifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan,” tuturnya, seperti dikutip dari VIVA.co.id.Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Ariet Merdeka Sirait, pernah ikut angkat bicara.“Jadi sebenarnya lima tahun yang lalu survei Komnas PA menemukan 93,7 persen anak SMP dan SMA itu mengaku sudah tidak perawan lagi. Jadi apa yang dikatakan oleh kader PKS itu dibenarkan data lima tahun lalu. Dan kita sudah umumkan itu,” kata Arist saat dikonfirmasi pada Rabu, 23 Desember 2020.Dari angka tersebut, sebanyak 61,2 persen di antaranya mengaku memilih aborsi atau menggugurkan kandungan.“Itu (survei) di beberapa wilayah dengan sampling sekira 4.700-an anak SMP dan SMA. Jadi jika diturunkan persentase itu atau yang dilansir di Depok itu dibenarkan dengan angka itu,” katanya.