Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertanyakan mengapa belum ada korporasi petani dan nelayan di Indonesia. Padahal hal tersebut sudah ia ingatkan jajarannya beberapa tahun lalu. Karena itu berikut tiga perintah Jokowi.
Dalam rapat terbatas hari ini, Selasa (6/10/2020) Presiden Jokowi mempertanyakan mengapa belum ada korporasi petani dan nelayan di Indonesia."Saya sebetulnya sudah perintahkan beberapa tahun lalu untuk melihat Felda di Malaysia, untuk melihat korporasi sapi di Spanyol. Model-model bisnis yang bagus seperti itu gampang kita tiru, tapi saya gak tau sampai sekarang model tersebut belum kita buat satu atau dua contohnya," katanya yang disiarkan akun Sekretariat Presiden di YouTube.Karena itu mantan Wali Kota Solo mengeluarkan tiga perintah agar korporasi petani dan nelayan dapat segera dibentuk.Pertama adalah agar dibangun satu atau maksimal dua model bisnis korporasi petani atau nelayan di setiap provinsi.Menurutnya, jika model bisnis itu berjalan baik akan dapat dicontoh di tempat lain karena banyak kelompok petani atau nelayan yang mau meniru jika melihat ada korporasi yang berhasil.Kedua adalah peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta besar juga harus mendampingi korporasi petani dan nelayan hingga betul-betul berjalan."Dibangun ekosistem proses bisnisnya, disambungkan dengan sistem perbankan, disambungkan dengan inovator teknologi, dibenahi manajemennya," katanya.Ini juga termasuk pengolahan pasca panen, termasuk pengemasan,
branding dan strategi pemasarannya.Ketiga adalah memperkuat ekosistem bisnis yang dilakukan secara terpadu. Jokowi meminta agar lembaga dan kementerian memperkuat ekosistem yang kondusif untuk pengembangan korporasi petani dan nelayan.Menurutnya, ini dapat dilakukan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu.
Berita terkait:
Jokowi kembali minta dibangun korporasi petani dan nelayanBaca Juga :
