IPW menyebut buronan Djoko Tjandra adalah konsultan di Bareskrim Polri, pantas saja mendapat keistimewaan. Hal itu dibantah oleh Kadiv Humas Polri bahwa itu tidak benar.
Ketua Presidum Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane mengungkap bahwa pekerjaan buronan kelas kakap Djoko Tjandra saat ini adalah sebagai Konsultan Bareskrim Polri.Pantas saja dia mendapat keistimewaan luar biasa dan "karpet merah" oleh institusi Polri yang seharusnya menangkapnya.Dari penelusuran Ind Police Watch (IPW), status Djoko Tjandra sebagai Konsultan Biro Korwas PPNS Bareskrim itu terungkap dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Covid 19 Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri No: Sket Covid - 19/1561/VI/2020/Setkes tgl 19 Juni 2020 yang ditandatangani Dr Hambektanuhita dari Pusdokkes.“Sangat ironis seorang buronan yang paling dicari bangsa Indonesia bukannya ditangkap Bareskrim Polri tapi malah dijadikan konsultan, dengan alamat juga di kantor Bareskrim di Jl Turonojoyo No 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sungguh luar biasa kinerja Bareskrim Polri ini,” kata Pane dalam rilisnya (17/7/2020)Dari informasi yang diperoleh IPW saat ini, DJoko Tjandra sudah berada di apartemennya di lantai 106 Apartement Exchange Kualalumpur, Malaysia.DJoko Tjandra bersama dua orang lain kabur dengan jet pribadi yang diduga dari Halim Perdana Kusumah Jakarta langsung menuju Kuala Lumpur pada akhir Juni. Saat hendak naik ke atas jet pribadi itu ketiganya sempat berselfi ria dengan menunjukkan Vis kepada bangsa Indonesia.Melihat DJoko Tjandra bebas lenggang kangkung di Indonesia, meski dia sebagai buronan kelas kakap, IPW menyimpulkan, hal ini bukanlah akibat ulah pribadi dari oknum jenderal polisi di Bareskrim saja, seperti yang dikatakan Humas Polri..Tapi hal ini adalah persekongkolan jahat para jenderal polisi untuk melindungi dan memberi keistimewaan pada buronan kelas kakap yang paling dicari Bangsa Indonesia itu. Apakah persekongkolan jahat ini bisa dibongkar dan diusut tuntas, IPW tidak yakin.Apalagi Presiden Jokowi hanya slow slow saja melihat kasus DJoko Tjandra yang diberi keistimewaan dan karpet merah oleh para jenderal Polri ini.
Kadiv Humas Membantah IPW
Sementara itu Kadiv Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono menyebut, apa yang dituduhkan IPW itu sangatlah tidak mendasar. Pasalnya, pihaknya tidak merasa Djoko Tjandra sebagai konsultan di institusinya.“Tidak benar itu,” kata Argo seperti dikutip jawapos , Jumat (17/7)Argo terlihat geram dengan IPW yang akhir-akhir ini kerap menyudutkan Korps Bayangkara ini dengan kasus Djoko Candara.“Dasarnya apa (IPW bilang Djoko Tjandra konsultan Bareskrim). Tanya ke dia aja,” tegas Argo.Menurut Argo, informasi mengenai Djoko Tjandra yang berstatus konsultan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri itu, pertama kali muncul berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Covid-19 yang tersebar di media sosial.Surat itu dikeluarkan oleh Pusdokkes Polri. "Seperti kata Kabareskrim kemarin, bahwa surat tersebut tidak benar (Djoko Tjandra sebagai konsultan Bareskrim, Red)," kata Argo Yuwono di Mabes Polri, seperti dikutip makassar.tribunnews,Baca Juga :
